Laporan Tribun Kaltim, Rafan A Dwinanto

TRIBUNNEWS.COM, SAMARINDA – Kaltim disarankan merapatkan barisan untuk memperjuangkan hak-haknya ke Pemerintah Pusat. Diketahui, 2015 mendatang, untuk pertama kalinya Kaltim tak lagi mendapatkan jatah Dana Alokasi Umum (DAU).

Anggota DPRD Kaltim Syafruddin meminta Pemprov menjalin komunikasi apik dengan seluruh komponen yang dimiliki Kaltim, baik yang berada di level daerah, provinsi, hingga tokoh Kaltim yang berkiprah di Pemerintah Pusat.

“Harus dirapikan barisannya. Supaya semua bisa satu tujuan. Pemprov harus menjalin komunikasi dengan DPRD Kaltim, maupun Anggota DPR RI yang dari Kaltim. Sehingga, apa yang ingin dicapai bisa diperjuangkan bersama,” sebut Syafruddin.

Ketua DPW PKB Kaltim ini menilai tidak diperolehnya DAU merupakan salah satu indikasi tidak lancarnya komunikasi yang dijalin Pemprov Kaltim, dengan tokoh Kaltim yang ada di Senayan (DPR RI).

“Ada missed komunikasi antara Pemprov dengan orang Kaltim di Senayan. Komunikasi harus dilakukan secara massif, termasuk melibatkan akademisi dan komponen lainnya,” sarannya.

Syafruddin pun mendukung langkah yang akan diambil Pemprov Kaltim guna memperjuangkan DAU ini di Kementrian Keuangan (Kemenkeu).

“Apapun langkah yang ditempuh saya sebagai Anggota DPRD Kaltim mendukung. Karena ini hak yang harus didapatkan,” katanya lagi.