TRIBUNNEWS.COM, PALEMBANG -- Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) seharusnya tegas menertibkan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) nakal yang kerap menjadikan jamaah sebagai ladang bisnis.

Jika dipandang perlu, KBIH nakal diumumkan secara terbuka. Hal itu diungkapkan Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Sumsel Drs H Ahmad Nasuhi MM, Senin (10/11).

"Beberapa waktu lalu Irjen Kemenag Republik Indonesia menyebutkan ada 10 KBIH yang dinilai nakal. Kita minta sebut saja agar KBIH lainnya tidak was-was. Kita khawatir, nanti ada generalisir," katanya.

Menurutnya, Kemenag harus berani menertibkan KBIH tak berizin agar dalam pelaksanaan haji di tanah suci, tidak mengganggu
kinerja pemerintah maupun merugikan jamaah.

Karena KBIH nakal kerap memungut biaya tambahan yang tidak rasional kepada jamaah atas nama memenuhi kebutuhan pelayanan haji, atau turut campur pemerintah dalam penempatan jamaahnya. Lebih dari itu, keberadaan jemaah menjadi ladang bisnis.

Diakui Ahmad Nasuhi, terlepas suka atau tidak suka orang terhadap KBIH, keberadaannya bagi jemaah sangat membantu, terutama dalam
hal bimbingan baik sebelum maupun saat keberangkatan.

Kendati ada yang menilai, keberadaan dan fungsi KBIH tidak ada lagi begitu jemaah haji sudah disatukan dalam Kelompok Terbang (Kloter) dibenarkan Ahmad Nasuhi.

Tetapi dengan catatan jika petugas Kloter yang ditunjuk pemerintah mulai dari Ketua Kloter, Pembimbing Ibadah dan petugas medis benar-benar mampu mengelola jemaah hajinya.

Namun baginya, petugas Kloter yang tidak melaksanakan tugasnya, maka jemaah haji kembali kepada KBIH masing-masing.

Makanya, untuk membangun komunikasi dan sinergisitas, IPHI Sumsel dalam waktu dekat akan bersilaturrahim dengan pengelola KBIH yang selama ini mungkin terabaikan.

"IPHI juga ingin mendengar masukan dan saran dari KBIH sehingga aspirasi yang disampaikan juga menjadi koreksi bagi penyelanggara ibada haji," katanya.

Pada kesempatan itu, Ahmad Nasuhi juga minta agar setiap kegiatan manasik yang digelar KBIH melibatkan IPHI sebagai nara sumber,
karena IPHI adalah organisasi jemaah haji usai pulang dari tanah suci.

"Jujur saja, selama ini IPHI kurang tersosialisasi. Di kepengurusan baru ini, IPHI ingin eksis dan ingin berbuat lebih untuk jemaah haji," katanya.

Terpisah Ketua KBIH Muzdalifah H Mansyur Romli menyambut baik apa yang menjadi rencana IPHI Sumsel, yang selama ini memang ditunggu pengurus KBIH. "Jujur saja, selama ini hubungan KBIH dengan IPHI Sumsel masih kita tanyakan dan tidak jelas." katanya.

Terkait 10 KBIH nakal yang disinyalir Irjen Kemenag RI, H Mansyur Romli yakin KBIH nakal tersebut tidak berasal dari Sumsel.

"Jujur saja, mana ada KBIH yang memungut biaya pembinaan sampai Rp 10 juta. Di Sumsel ini paling ada Rp 1-2 juta, bahkan ada yang gratis," katanya.