TRIBUNNEWS.COM, MAKASSAR - Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri)  Jenderal Polisi Sutarman (57), mendadak datang ke Makassar, Selasa (11/11/2014) petang.

Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, Kapolda Sulsel Irjen Pol Anton Setiadji, dfan beberapa pejabat muspida Sulsel, menjemput orang nomor satu di Korps Bhayangkara itu, di Bandara Sultan Hasanuddin.

Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Endi Sutendi, menyebut Kapolri ke-21 Indonesia itu, akan berada dua hari di Makassar.

Kedatangan Kapolri tak ada hubungannya dengan aksi unjuk rasa anarkis di Makassar, terkait penolakan pencabutan subsidi BBM, beberapa hari terakhir .

"Kedatangannya Kapolri hanya untuk kegiatan internal saja. Seperti bertemu anggota polisi dan TNI serta memberikan pengarahan kepada anggota Polri," ujar Endi.

Namun, pertemuan dan malam ramah tamah di Jasmine Room, Hotel Clarion, sekityar pukul 20.00 wita malam, tiba-tiba batal.

Kapolri yang telah ditunggu puluhan perwira Polda Sulsel dan Polrestabes Makassar hingga saat ini belum hadir di ruangan tersebut. Dari pantauan Tribun, sejumlah perwira Polda mulai meninggalkan ruangan.

Pagi ini, mulai pukul 09.00 wita sampai 11.00 wita, Kapolri dijadwalkan  memberikan pengarahan kepada anggota Polri di CCC Tanjung Bunga. Lalu kembali istirahat pukul 12.0 wita di Hotel Clarion, dan pukul 15.00  wita dijadwalkan bermain jet ski di Pantai Losari.

Guru Besar fakultas Hukum Universitas 45 menanggapi terkait kunjungan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Sutarman ke Makassar.

Menurut mantan bintara polisi ini, kunjungan Kapolri boleh jadi memang tidak ada kaitannya dengan aksi unjukrasa anarkis.

Tetapi kata Marwan, kehadiran Kapolri yang tiba-tiba  itu bisa juga ditafsirkan lain, karena selain ada mahasiwa yang kena tembak saat unjuk rasa, atau ada oknum anggota DPRD yang terkesan memaksakan mahasiwa yang diamankan polisi untuk dilepaskan.

Kemudian, kata Marwan serta semakin maraknya aksi unjuk rasa menolak rencana kenaikan harga BBM. "Kapolri tentu ingin melihat langsung apa sebenarnya yang terjadi pada unjuk rasa di Makassar, tidak hanya menunggu laporan dari bawah. Ini sama dengan yang dipraktikkan Presiden Jokowi yang disebut "blusukan",sebutnya.

"Jadi Kapolri juga blusukan di Makassar, agar unjuk rasa mahasiswa yang kemungkinan akan lebih besar lagi, bisa dikawal dan diamankan polisi dengan baik dengan tetap memerhatikan keseimbangan hak demokrasi pengunjuk rasa dengan hak asasi rakyat pengguna jalan. Polisi hrs mampu mengawal itu,"tuturnya. (san)