TRIBUNNEWS.COM.SAMARINDA, - Hingga Maret Tahun 2014, jumlah penduduk miskin di Kaltim dan Kaltara mencapai 253.600 jiwa. Jumlah tersebut meningkat dari tahun 2013 yang mencapai angka 237.960 jiwa atau meningkat 15.640 jiwa. Dari jumlah tersebut, penduduk miskin terbanyak ada di Kabupaten Kutai Kertanegara (Kukar) sebanyak 52.000 jiwa.

Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Perencanaan Pembangunan daerah (Bappeda) Kaltim Hariyo Santoso di rumah jabatan Walikota Samarinda, Jl S Parman, Rabu (12/11/2014) mengatakan, salah satu program yang dilakukan pemerintah untuk menekan angka kemiskinan adalah mengurangi jumlah pengangguran. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim 2013-2018 sudah ditargetkan untuk mengurangi pengangguran sebesar 1 persen setiap tahunnya.

Dalam pemaparannya Hariyo mengatakan, kemiskinan merupakan masalah utama dan tantangan serius di berbagai daerah Indonesia, termasuk Provinsi Kaltim. Kemiskinan kata Hariyo, bersifat multidimensional.

Kemiskinan bukan sekedar masalah ekonomi (rendahnya pendapatan), tetapi juga kerentanan dan kerawanan untuk menjadi miskin dan keterbatasan akses masyarakat miskin dalam penentuan kebijakan publik yang berdampak pada kehidupan mereka.

Pengurangan kemiskinan tidak sepenuhnya dapat mengandalkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memerlukan berbagai intervensi yang efektif. Oleh karena itu  persoalan kemiskinan adalah persoalan yang harus ditangani secara lebih substantif dan mendasar.

Penyumbang angka kemiskinan terbesar kata Hariyo, didapat dari tingginya jumlah migrasi ke Kaltim. Kaltim kata Hariyo, saat ini masih menjadi primadona warga yang ingin mencari kehidupan lebih baik. Hanya saja, tidak semua warga yang datang tadi disertai dengan kemampuan dan ketrampilan mendukung untuk mendapat kehidupan yang layak.

"Salah satu faktornya itu, sumber daya alam kita yang cukup besar.  Dan Kaltim itu termasuk pulau yang kondusif. Jadi pembangunan selalu berjalan," katanya.

Dalam RPJMD Kaltim 2013-2018 kata Hariyo, sudah ada 17 program yang akan laksanakan untuk mengentaskan kemiskinan tersebut. Dan perlu diketahui kata Hariyo, kemisikinan bukan hanya kemiskinan absolut yakni apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum, seperti: pangan, sandang, kesehatan, papan, pendidikan.

Menurutnya juga ada kemiskinan infratsruktur daerah yang menyebabkan masyarakat menjadi miskin. Kemiskinan menurutnya bisa ditekan dengan peningkatan infrastruktur di daerah-daerah.

"Masing-masing SKPD seharusnya harus lebih fokus. Ada penanganan kemiskinan untuk infrastruktur. Kita lihat di Mahulu akses jalan masih kurang," kata Hariyo. (*)