Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Doan Pardede

TRIBUNNEWS.COM, SAMARINDA - Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kaltim menggelar aksi penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), Selasa (18/11/2014).

Aksi bakar ban juga sempat mewarnai aksi yang digelar di dua titik yakni depan Kantor Gubernur Jalan Gajah Mada dan simpang empat Taman Makam Pahlawan ini.

Ketua KAMMI Kaltim, Satria dalam orasinya memaparkan, berdasarkan data 2013 anggaran belanja negara sebesar Rp 1.842,5 triliun, dengan serapan anggaran hanya mencapai Rp 1.166,2 triliun atau 67,6 persen.

Sementara dana subsidi BBM selama ini hanya Rp 211,9 triliun.

"Sehingga subsidi BBM tidak dapat dikatakan membebani APBN, karena masih banyak anggaran yang belum terserap," kata Satria.

Menurutnya, kebijakan kenaikan harga BBM diawal pemerintahan Jokowi-JK ini, merupakan suatu hal yang mengecewakan banyak pihak.

"Jelas, tuntutan KAMMI adalah meminta pemerintah untuk membatalkan kenaikan harga BBM. Solusinya, pemerintah harus berani menasionalisasi migas," katanya.

Dijelaskan Satria, kenaikan harga BBM memberikan keuntungan bagi pengusaha migas asing yang ingin menguasai bisnis hilir seperti SPBU.

"Indonesia butuh ketahanan energi dengan nasionalisasi aset migas," katanya.

Tuntutan lainnya adalah meminta pemerintah untuk membatalkan Undang-Undang Migas No.22 tahun 2001.

"Agar Indonesia bisa memasok harga minyak sendiri," tutup Satria.