TRIBUNNEWS.COM, PALEMBANG - Anggota DPRD Sumsel "pelesiran" melaksanakan outbond ke Bandung, Jawa Barat. Padahal sebagian masyarakat Indonesia khususnya Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) masih banyak yang membutuhkan bantuan akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Sejak dilantik 2 bulan lalu sebagai wakil rakyat Sumsel, periode 2014-2019, sebanyak 74 wakil rakyat Sumsel belum banyak melaksanakan sesuai tugas dan kewenangan di legislatif.

Hingga akhir tahun ini saja, DPRD Sumsel belum memiliki alat kelangkapan dewan (AKD). Namun wakil rakyat tersebut sudah beberapa kali "pelesiran", selain kunjungan kerja ke daerah dan mengunjungi konstituen di daerah pemilihan masing-masing, ada juga anggota DPRD yang melakukan studi banding dan sebagian besar ke daerah di luar Provinsi Sumsel.

Seperti kejadian-kejadian sebelumnya, studi banding ini dipertanyakan efektivitasnya. Bahkan, beberapa kali, anggota DPRD kedapatan jalan-jalan, dan lokasi tujuan studi banding malah tidak sesuai dengan fokus penyusunan perundang-undangan yang akan dibahas.

Menurut data yang dihimpun, dalam kegiatan outbond tersebut menggunakan APBD tidak kecil, yaitu sekitar Rp 5,5 miliar termasuk SPJ berkisar Rp 50 juta per orang yang diterima setiap anggota dewan. Anggaran tersebut diperuntukkan dalam kegiatan tiga Bimtek (Bimbingan teknis) anggota DPRD Sumsel periode 2014-2019.

Meskipun begitu, Sekretaris DPRS Sumsel Ramadhan S Bayseban enggan mengungkapkan besaran dana yang dikucurkan khusus untuk kegiatan outbond tersebut.

Anggota DPRD Sumsel dari fraksi PDIP Giri Ramandha, menyatakan kegiatan ini sudah termasuk dalam program yang direncanakan pada 27-29 November mendatang. Kegiatan ini bertujuan meningkatan kapasitas anggota dewan, dengan membangun kerja sama di antara para anggota.

"Jadi dengan kegiatan ini, agar bisa saling mengenal dan bisa terjalin relasi yang baik di antara anggota," ujar calon ketua DPRD Sumsel ini.

Pengamat Politik Sumsel, Bagindo Togar, menyayangkan rencana outbond wakil rakyat tersebut, di saat masyarakat Sumsel butuh para wakilnya disaat ini, namun anggota dewan lebih memilih pelesiran.

"Seharusnya, selesaikan dulu alat kelengkapan dewan yang ada disempurnakan dahulu. Kemudian, dengan posisi kenaikan harga BBM ini, parlemen bisa juga jadi corong pemerintah menjelaskan kepada masyarakat soal sebab kenaikan harga BBM tersebut, dan penggunaanya untuk diawasi mereka, meskipun itu bukan tugas pokok mereka. Tetapi mereka mewakili rakyat untuk menjelaskan dampak dari kenaikan harga BBM itu secara positif dan negatif, benar tidak subsidi yang dialihkan pemerintah, benar-benar diperuntukkan untuk masyarakat yang membutuhkan," tandasnya.

Ditambahkan Ketua Ikatan Alumni (IKA) Fisip Unsri ini, harusnya outbond tersebut ditunda terlebih dahulu, dan fokus menyelesaikan alat kelengkapan dewan, sehingga fungsi dewan berjalan, dan masyarakat yang telah memilih mereka tidak kecewa.

"Bukan dengan "pelesiran" outbond ini, apakah sangat urgent bagi DPRD melakukannya? Seharusnya ditunda, AKD diutamakan. Sebab, karena kegiatan seperti ini beberapa tugas dewan menjadi stop, termasuk pimpinan DPRD definitif juga dikabarkan ditunda pelantikannya hingga Desember mendatang, dan DPRD Sumsel merupakan paling terlambat AKD-nya," katanya.(arf)