TRIBUNNEWS.COM,BANGKALAN - Belasan massa yang mengatasnamakan Poros Pemuda Bangkalan (PPB) mendatangi Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat, Senin (8/12/2014).

Mereka membentangkan spanduk beragam tulisan di antaranya, 'Ayo para korban, calo, dan makelar laporkan ke polisi, minta lagi uangnya, 'Mau jadi THL, masuk data base, masuk K1/K2, mau lolos tes CPNS, mau dapat SK CPNS, dan penempatan dinas harus bayar'.

"Kami tidak ingin terlalu lama berada di bawah jurang tirani. Dukung KPK (komisi pemberantasan korupsi (KPK) usut tuntas kasus korupsi di Bangkalan," teriak korlap aksi Mahmudi Ibnu Khotib.

Dalam tuntutannya, PBB mendesak BKD Bangkalan harus bertanggung jawab atas SK CPNS dan menyerahkan kepada yang berhan tanpa syarat dan biaya apapun.

Selanjutnya, desakan terhadap seluruh SKPD untuk menghentikan jual beli CPNS.

"Kami tegaskan kembali, siapa pun, seluruh THL agar tidak membayar uang atau apapun sebagai tebusan penyerahan SK," tuturnya.

PPB menyatakan, pihaknya akan menggandeng seluruh lapisan masyarakat untuk mengawal Bangkalan di bawah sisa kepemimpinan Bupati RK Moh Makmun Ibnu Fuad.

"Demi kebaikan dan kondusivitas ke depan," pungkasnya. (Ahmad Faisol)