Laporan Wartawan Tribun Timur, Chaerul Fadli

TRIBUNNEWS.COM, MAKASSAR - Pengembang rumah FLPP masih galau memasarkan huniannya di tahun depan. Sebab, pemerintah pusat belum juga menentukan harga standar penjualan rumah subsidi tersebut.

"Kita masih menunggu kepastian harga untuk rumah FLPP. Kemarin sudah ada wacana Rp 130 juta, tapi belum ada kepastian," kata Manager Marketing PT Garis Lurus Saranasolusi, Gamalyun Bachmid yang ditemui di kantornya, Jl Sultan Hasanuddin nomor 93, Selasa (16/12/2014).

Gamalyun juga menilai, kendala utama pemasaran hunian FLPP berkutat pada regulasi pusat yang kerap kontras dengan regulasi daerah.

"Banyak tidak sinkron kebijakan pusat dan daerah. Pengembang juga kesulitan membangun karena harga tanah tinggi, administrasi juga sulit, jadi keuntungan sedikit," katanya.

Anggota Dewan Pertimbangan Organisasi (DPO) Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Sulsel, Rais Nadjamuddin menilai, kebutuhan akan rumah FLPP dianggap bakal semakin meningkat di tahun depan.

Hanya saja, pengembang FLPP diramalkan bakal kesulitan memenuhi jumlah backlog.

Faktor tingginya harga tanah, sulitnya perizinan, dan harga material yang melambung dianggap sebagai kendala utama kurangnya suplay rumah subsidi di tahun depan.

"Harga tanah sudah naik, harga material juga, ditambah lagi perizinan yang sulit. Semestinya pemerintah memberikan kemudah akses bagi pengembang rumah FLPP agar bisa mengurangi backlog yang ada," kata dia.