TRIBUNNEWS.COM.SURABAYA -  Pemerintah akhirnya membeli 20 persen sisa lahan di area peta terdampak lumpur Lapindo yang hingga sekarang belum mendapatkan ganti rugi.

Lahan tersebut dibeli pemerintah seharga Rp 781 miliar dan akan dianggarkan dalam APBN 2015.

Kepastian ini setelah Gubernur Jatim, Soekarwo (Pakde Karwo), bertemu dengan Presiden Joko Widodo, di Istana Presiden, Jakarta, Kamis (18/12/2014), usai pembukaan Musrenbangnas.

Pertemuan itu juga dihadiri Menteri PU Basuki Hadi Muljono, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menseskab Andi Widjajanto, Kepala Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Soelarso, dan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah.  

"Pemerintah memberikan kesempatan kepada Lapindo untuk menyelesaikan selama empat tahun. Jika dalam kurun waktu tersebut tidak melunasi sisa pembayaran kepada pemerintah, maka seluruh wilayah peta terdampak dikuasai oleh negara,” ujar Basuki Hadi Muljono usai bertemu presiden.

Menurut Basuki, pembelian 20 persen sisa lahan tersebut merupakan upaya pemerintah untuk menyelesaikan persoalan lumpur Lapindo. Dari keseluruhan pembiayaan Rp 3,8 triliun, Lapindo telah membayar ganti rugi Rp 3,03 triliun.

Sedangkan Pakde Karwo menyatakan bahwa pemerintah telah mengambil keputusan yang penting dan progres yang bagus.

“Dengan keputusan ini, BPLS bisa segera melakukan pembenahan tanggul, karena itu menyangkut hal yang sangat penting. Kalau hujan bisa meluber dan jebol, dan membahayakan masyarakat. Pemprov Jatim dan Kabupaten Sidoarjo menyampaikan terima kasih kepada Presiden Jokowi karena telah mengambil keputusan penting untuk masyarakat Porong,” ujar Pakde  Karwo.

Mengenai anggaran, Pakde Karwo memastikan pemerintah telah mengalokasikan “Pak presiden membicarakan solusinya soal penanganan itu. Dan pemerintah membelinya, itu artinya pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk pembelian lahan dari peta terdampak ini,” kata Pakde Karwo.