TRIBUNNEWS.COM, MELAWI - Enam fraksi di DPRD Melawi, menyetujui RAPBD 2015 untuk ditetapkan menjadi APBD, kesepakatan diambil melalui sidang paripurna penyampaian akhir fraksi-fraksi terhadap RAPBD serta pengambilan keputusan dan penandatangan BA pengajuan bersama, di gedung DPRD Melawi Selasa (23/12).

Sidang yang dimpimpin langsung oleh ketua DPRD Melawi Abang Tajudin tersebut dis APBD Kabupaten Melawi tahun 2015 disepakati sebesar Rp 932 miliar, dengan belanja daerah sebesar Rp 925 miliar atau surplus sebesar Rp 6 miliar lebih.

Abang Tajudin berharap ABPD yang telah ditetapkan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah, guna mendorong pembangunan di Kabupaten Melawi serta untuk kepentingan masyarakat.

Juru bicara fraksi persatuan restorasi kebangkitan nurani, H Bujang Safri juga menyampaikan hal serupa, dia ingin APBD tersebut dipergunakan secara efektif dan efisien untuk kepentingan masyarakat.

“Kedepan kita juga ingin agar sebelum pembahasan RAPBD dipersiapkan lebih awal sehingga APBD yang ditetapkan bisa lebih maksimal. Sebab dengan pembahasan yang terlalu mepet seperti saat ini dirasa masih kurang efektif,” katanya.

Sementara itu juru bicara Fraksi PDIP Alexander mengatakan, APBD yang telah disepakati tersebut bisa dimanfaatkan dengan baik dan tepat sasaran. Terutama dalam pembangunan insfrastruktur, pendidikan dan kesehatan.

“Kedepan kita juga harapkan APBD yang telah disepakati ini ada pengawasan agar penggunaannya bisa sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat,” katanya.

Sementara fraksi PAN, melalui juru bicaranya, H Kulan memberikan dukungan sepenuhnya atas kesepakatan RAPBD tahun 2015. Dia ingin APBD tersebut bisa mendorong program pemerintah untuk pembangunan kedepannya.

“PAN tidak pernah menolak dengan kebijakan pemerintah selama ini, jadi seratus persen mendukung RAPBD untuk ditetapkan menjadi APBD,” katanya.

Bupati Kecewa
Sementara itu bupati Melawi H Firman Muntaco sempat mengungkapkan kekecewaannya atas tindakan DPRD saat rapat paripurna sebelumnya, sebab pada saat itu DPRD menolak kehadiran sekda yang mewakili unsur pimpinan daerah.

“Sekda itu pejabat tertinggi di jajaran PNS, kalau kuat-kuatan kayak begini apa yang akan terjadi, ini untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pemerintah saja,” kata bupati.

Bupati mengungkapkan, tidak ingin pembahasan APBD ini terjadi kepentingan. Bupati bahkan mengatakan, jika memang mau bersitegang bisa saja dirinya meminta kepada semua anggota DPRD dari golkar meninggalkan persidangan.

“Namun ya sudahlah, mudah-mudahan apa yang terjadi sebelumnya tidak terulang kembali, sekarang APBD sudah disepakati, mudah-mudahan APBD ini bisa mendorong program pemerintah untuk kedepan,” katanya. (ali)