Kepemimpinan Politik Anti korupsi Jokowi Lemah

Laporan Reporter Tribun Jogja, Pristiqa Ayun W

TRIBUNNEWS.COM, YOGYA - Direktur JK School of Government UMY, Achmad Nurmandi, turut menyayangkan konflik yang terjadi antara KPK dan Polri.

Menurutnya, konflik berkepanjangan antara KPK dan Polri ini membuat sebuah momentum bagi para koruptor untuk bisa melepaskan diri dari jeratan hukum.

Achmad juga memaparkan, dari ilmu kelembagaan dan organisasi, tampak sekali bahwa pelembagaan anti korupsi di Indonesia belum mencapai titik kemampuan yang baik.

Ditandai dengan belum bersinerginya dua lembaga negara yang seharusnya bekerjasama menegakkan hukum di Indonesia.

"Dengan sikap Presiden Joko Widodo yang cenderung mengambil sikap normatif, kami melihat kepemimpinan politik anti korupsi periode pemerintahan saat ini justru menunjukkan ketidakpastian," ujar Achmad.

Ia menambahkan, dalam kurun waktu 10-15 tahun ke depan, Indonesia membutuhkan kepemimpinan politik.

Kepemimpinan politik ini sebagai pihak yang dapat menuntun penguatan lembaga-lembaga anti korupsi yang dijalankan lembaga kepresidenan. (*)