TRIBUNNEWS.COM, MAKASSAR - Wakil Presiden Jusuf Kalla mendukung Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok membawa dugaan "dana siluman" dalam APBD DKI Jakarta Tahun 2012-2015 ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Biar saja, saya dukung (langkah) Pak Ahok untuk membuktikan kebenarannya," ujar Wapres JK sebelum terbang ke Jakarta dari Pangkalan Udara TNI AU, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (28/2/2015) siang.

Menurutnya, dengan melapor ke KPK, Ahok dan DPRD DKI akan mengetahui benar tidaknya dana siluman terkait rencana pengadaan alat catu daya listrik cadangan atau uninterrruptible power supply (UPS) untuk sejumlah sekolah di Jakarta.

"Kalau Ahok benar, bagaimana dia bisa dijatuhkan? Sebaliknya, kalau salah (menurut hasil penyelidikan dan penyidikan KPK), ya salah," katanya saat ditanya risiko pelengseran Ahok lewat hak angket yang kini dijalankan DPRD karena melapor ke KPK.

JK mengatakan, pendapat Ahok yang kini tidak memiliki partai politik itu tentu akan berseberangan dengan partai politik di DPRD.

"Tidak apa, ini bagus karena yang sekarang terjadi adalah check and balances (saling kontrol dan mengimbangi) antara pemerintah provinsi dan parlemen di DKI akan berlangsung," ungkapnya.

Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo, yang juga Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia, juga menyatakan dukungan yang sama.

"Dalam penyusunan anggaran sebaiknya tidak ada agenda terselubung yang bisa menimbulkan kecurigaan. Pemerintah daerah tak hanya gubernur, tapi juga DPRD sehingga mereka harus bersama-sama membahasnya," kata Syahrul. (Kompas.com/Suhartono)