Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hasil kajian Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) mengungkapkan murid-murid di Indonesia ternyata tertinggal tiga tahun dibanding anak dari negara lain.

Sekretaris Jenderal OECD Angel Gurria merekomendasikan agar pemerintah Indonesia melakukan peningkatan kualitas pendidikan, termasuk mencari solusi menekan angka siswa putus sekolah.

"Perlu meningkatkan menjangkau para siswa yang putus sekolah," ungkap Gurria saat merilis hasil kajiannya atas kebijakan nasional bidang pendidikan di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (25/3/2015).

Hadir dalam peluncuran hasil kajian atas kebijakan nasional bidang pendidikan yang bertajuk "Pendidikan di Indonesia Siap Menyongsong Tantangan," Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan dan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro.

Dia juga merokomendasikan agar pemerintah menganggarkan dana untuk pendidikan sekitar 1/5 dari keseluruhan APBN. "Terpenting pemerintah harus memastikan semua uang itu dipakai dengan efisien untuk itu," katanya.

Terkait hal itu, Menteri Anies mengatakan bahwa pemerintah telah menetapkan enam prioritas dalam sektor pendidikan yang akan menjadi program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam lima tahun kedepan.

"Memperbaiki akses terhadap pendidikan berkualitas, memperbaiki kualitas pembelajaran, memperbaiki sistem penjamin mutu, memperbaiki manajemen dan tata kelola pendidikan, memperbaiki relevansi dan daya saing pendidikan tinggi, serta memperbaiki pendidikan agama, moral dan pembentukan karakter," tegasnya.

"Dengan memegang teguh pelaksanaan prioritas ini, saya percaya Indonesua akan mampu bertransformasi menjadi negara maju di tingkat global," tambahnya.

Dia menjelaskan, program wajib belajar 12 tahun merupakan salah satu langkah strategis untuk memperluas partisipasi pendidikan bagi semua anak di Indonesia dan memastikan transisi yang mulus di tiap jenjang sekolah. Program ini juga untuk mengurangi tingkat putus sekolah serta mendukungnya dengan kapasitas infrastruktur dan kualitas pengajaran yang memadai.

Khusus untuk pendidikan di tingkat menengah, sambung Anies, pemerintah telah menyediakan Kartu Indonesia Pintar bagi keluarga miskin. Strategi penting lainnya, yakni memperluas akses pendidikan umum dan kejuruan dalam program wajib Belajar 12 tahun dalam merespon kebutuhan pasar tenaga kerja saat ini.

Sedangkan strategi utama pemerintah dalam memperbaiki kualitas pembelajaran adalah memperkuat kurikulum yang mendukung kompetensi siswa dengan ketrampilan abad ke-21. Pun memungkinkan siswa untuk mengembangkan potensinya seluas-luasnya.

Selain itu, imbuhnya, akan disusun strategi prioritas untuk meningkatkan profesionalisme, kualitas dan akuntabvilitas guru dan tenaga pendidikan agar dapat mengimplementasikan kurikulum sebaik-baiknya.

Kajian OECD dilakukan sejak Oktober 2012-Februari 2013 dengan menggabungkan data primer di lapangan dan data sekunder. Riset lapangan berlangsung di DKI Jakarra, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan.