TRIBUNNEWS.COM.SEMARANG, - Ratusan orang dari berbagai pimpinan instansi di Jawa Tengah membubuhkan tanda tangan menolak kelompok Negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS.

Hal tersebut mereka lakukan di sela-sela rapat koordinasi sinergi pencegahan dan Penangguangan pergerakan ISIS di wilayah Jawa Tengah, yang dihadiri Bupati/Walikota serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkominda) se-Jawa Tengah, Selasa (7/5/2015).

Para kepala daerah dan pimpinan instansi atau organisasi masyarakat ini membubuhkan tanda tangan di kain putih sepanjang 15 meter yang diletakkan di depan ruang Gedung Gradikan Bhakti Praja.

Mereka juga menuliskan pesan khusus soal ISIS di kain tersebut, seperti "Islam yes, ISIS No.", "Sirnalah ISIS dari Bumi pertiwi." dan "Isis No, NKRI yes."

Beberapa pimpinan daerah juga tidak luput dari dukungan menolak ISIS. Bupati Brebes Ida Priyanti, Wakil Bupati Wonosobo Maya Rosida, Ketua DPRD Cilacap Suheri membubuhkan tanda tangan.

Begitu juga pemuka agama, perwira TNI dan Polri yang hadir dalam forum akbar tersebut. Para peserta mendengarkan pemaparan dari banyak pihak. Selain dari Polri, Badan Nasional Penaggulangan Terorisme hingga pengarahan dari Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang juga Mantan Ketua Umum PBNU, KH Hazim Muzadi.

Dalam arahannya, KH Hazim misalnya menilai cara berfikir dan berdakwah pengikut ISIS berbeda dengan mayoritas orang Muslim di Indonesia. Mereka juga tidak mengakui batas kedaulatan negara.

"Mereka mengkafirkan orang yang sudah Islam. Beda dengan ulama dulu. Itu bedanya Walisongo dengan Wali Jenggot," kata Hasyim saat memberi pengarahan.

Dakwah yang dijalankan semestinya dari merubah perilaku buruk ke perilaku baik. Bukan sebaliknya, yang sudah baik dijadikan buruk. Cara demikian, lanjutnya, akan membuat embrio pertikaian di kalangan masyarakat.

Selain hal tersebut, Hasyim menilai para pengikut ISIS ataupun penganut radikalisme tidak mau menggabungkan keyakinan ajaran dengan dakwah dan pendidikan. Pengikutnya hanya didoktin sehingga tidak mempunyai pemahaman selain doktrin tersebut.

"Indonesia ini jangan tekstual. Kalau sudah sesuai ajaran agama ya sudah. Itu pemikiran substansial," tukasnya.

Rapat kordinasi ini dihadiri Gubernur Ganjar Pranowo, Kapolda Irjen Nur Ali, Pangdam Diponegoro Mayjen Bayu Purwiyono, Kepala Kejati Hartadi, tokoh agama, tokoh masyarakat dan pimpinan pimpinan lembaga daserah lainnya. (Kontributor Semarang, Nazar Nurdin)