E&P

TRIBUNNEWS.COM.JAKARTA. Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak menyatakan, Pemerintah Daerah (Pemda) Kaltim meminta pemerintah pusat untuk tetap melibatkan Total E&P Indonesie dalam pengelolaan Blok Mahakam.

Hal itu didasari kekhawatiran, jika tidak menggandeng operator eksisting, maka produksi minyak dan gas bumi (migas) akan merosot.

Awang khawatir, merosotnya produksi migas di lapangan minyak yang dioperasikan Total hampir setengah abad itu, bisa mengganggu penerimaan negara. Pada akhirnya, dana perimbangan dari pusat ke daerah pun menurun. Dampak langsung bagi Kaltim yakni dana bagi hasil dari pengelolaan migas juga bekurang.

“Kami minta Total tetap dilibatkan, khawatir produksi migas turun, yang rugi bukan hanya Kaltim, seluruh Indonesia juga rugi,” kata Awang dalam seminar bertajuk “Penyelamatan Sumber Penyelamatan Sumber Daya Alam Migas di Indonesia” yang diselenggarakan Kompasiana, Jakarta, Senin (13/4).

Paska-kontrak berakhir, Awang mengatakan, PT Pertamina (Persero) bisa memiliki porsi saham mayoritas sebesar 51%, sementara participating interest Pemda Kaltim sebesar 19%, dan operator eksisting 30%.

“Jadi yang menurut kami paling fair, Pertamina 51%, Total dan Inpex maksimal 30%, dan BUMD 19%,” terang Awang.

Sejak dioperasikan Total dan Inpex pada 1967, Blok Mahakam menghasilkan gas sekitar 1,6 miliar kaki kubik dan kondensat sebesar 67 kilo barel setara minyak.

Kalimantan Timur tercatat sebagai produsen gas alam terbesar di Indonesia saat ini. Pada tahun 2008-2013, Kalimantan Timur berkontribusi sebesar 37,56% hingga 45,081% gas alam nasional. Pada periode sama, Kalimantan Timur menyumbang 15,92% hingga 16,53% produksi minyak nasional.

Dalam kesemptan sama, Kepala Unit Pengendali Kinerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Widyawan Prawiraatmadja menuturkan, Pertamina bisa membagi saham (share down) Blok Mahakam paska 2017, setelah dimiliki 100%.

Berbeda pendapat, Ketua DPD-RI Irman Gusman menegaskan semestinya pemerintah bersikap tegas untuk menyerahkan dan mempercayakan pengelolaan Blok Mahakam kepada Pertamina. Menurut dia, penurunan produksi hanyalah justifikasi.

“Enggak perlu lagi ada negosiasi dengan Total dan Inpex. Enggak perlu takut produksi kita turun sementara waktu. Enggak usah kepincut iming-iming swap. Toh belum tentu benar juga,” tegas Irman.

Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara, mengatakan, dirinya tidak yakin pemerintah tulus mendukung Pertamina, di satu sisi untuk tidak memperhatikan kepentingan asing.

“Ada pengaruh dari asing terhadap pemerintah, sehingga mereka itu tidak bisa gamblang untuk mengetakan ini (Mahakam) untuk Pertamina. alasan produksi menurun itu senjata terakhir yang dipakai,” kata Marwan dihubungi Kompas.com. (Estu Suryowati)