Laporan Wartawan Tribunnews.com, Adiatmaputra Fajar Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketidakjelasan persyaratan dan biaya perizinan hingga memunculkan pungutan liar, masih menjadi keluhan utama para investor luar negeri yang hendak melakukan perluasan investasinya di Jawa Timur.

Sejumlah investor asing yang mengeluh tersebut berasal dari Jepang, Taiwan, Korea Selatan, Singapura, Inggris dan
Spanyol. Mereka sudah menanamkan modal di Jawa Timur dan berencana melakukan perluasan usaha.

Menanggapi keluhan tersebut, Kepala BKPM Franky Sibarani menjanjikan BKPM dan BPM Jawa Timur akan memfasilitasi pertemuan para PMA dengan pemerintah daerah untuk mendapatkan kepastian persyaratan dan prosedur pengurusan izin.

"BKPM akan melakukan koordinasi, baik dengan kementerian atau lembaga lainnya maupun dengan pemerintah daerah untuk mengatasi hambatan yang dialami investor dalam merealisasikan rencana investasinya,” ujar Franky di Jakarta, Selasa (14/4/2015).

Tak hanya soal izin, investor juga mengeluhkan penetapan upah minimum kabupaten atau kota di Jawa Timur. Selama ini tidak ada kepastian mekanisme penetapan UMK.

Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Azhar Lubis, menekankan BKPM bersama Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian dan perwakilan dunia usaha sedang menyusun formulasi penetapan upah minimum setiap lima tahun.

Jawa Timur merupakan salah satu destinasi investasi paling menarik bagi investor asing di Indonesia. Dalam lima tahun terakhir, nilai realisasi investasinya mencapai 13 miliar dolar Amerika sehingga menempatkan Jawa Timur dalam lima besar tujuan investasi asing di Indonesia.

Menurut Kepala BKPM Franky Sibarani, salah satu modal Jawa Timur dalam menarik investasi adalah jumlah kawasan industri yaitu delapan kawasan industri dari total 79 kawasan industri di seluruh Indonesia. Rencananya pemerintah menargetkan pendirian 15 kawasan industri, 13 di antaranya di luar Jawa.