Laporan Reporter Tribun Jogja, Pristiqa Ayun Wirastami

TRIBUNNEWS.COM, YOGYA - Proses evaluasi penataan kawasan Alun-alun utara dan Jeron Beteng masih terus berlangsung. Kali ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta menggandeng akademisi dari Pusat Studi Pariwisata (Puspar) UGM dan Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM.

Prof Muhammad Baiquni, Ketua Dewan Peneliti Puspar UGM mengatakan penataan kawasan ini memang sangat perlu dilakukan. Terutama jika melihat dari perspektif Keraton sebagai cagar budaya. Justru nantinya penataan akan menguatkan sektor pariwisata.

Ia juga memaparkan jika selama ini banyak keluhan yang masuk pasca diberlakukannya penataan kawasan Alun-alun utara dan Jeron Beteng wisata ke Keraton menjadi menurun, justru bagi Baiquni hal tersebut bisa menjadi hal yang baik.

"Jangan hanya dipandang dari sisi ekonomi saja. Menurunnya tingkat wisatawan di Keraton justru bisa meningkatkan peluang destinasi wisata lain di DIY, jadi nggak ngumpul jadi satu disana (Keraton). Keraton itu cagar budaya, ya jangan dijual murah misalnya tiket dinaikkan. Pengunjung terbatas, tapi tingkat kenyamanan terjamin," kata Baiquni.

Selain itu, Pemkot Yogyakarta juga harus mulai memperhatikan pengembangan kampung wisata di sekitar Keraton. Hal tersebut nantinya diharapkan bisa menunjang pariwisata di kawasan tersebut.

Sementara terkait pembatasan kendaraan yang masuk kawasan Jeron Beteng, Baiquni sepakat jika bis besar memang sebaiknya tidak masuk. Karena memang kondisi jalan yang tidak memadai. Tapi armada lain seperti si thole, becak, andong, sepeda, atau kendaraan seperti elf bisa dimanfaatkan. Sehingga wisatawan pun akan merasa nyaman dengan banyaknya pilihan transportasi tersebut.

Aman Yuriadijaya, Asisten Sekertaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Yogyakarta mengatakan dalam evaluasi penataan kawasan Alun-alun utara dan Jerong Beteng ini pihaknya merangkul banyak stakeholder untuk mencari solusi terbaik. Tidak hanya dengan kalangan akademisi saja, tetapi juga akan menggandeng komunitas yang selama ini merasa terdampak.

"Kami akan terus melakukan diskusi sampai menemukan keseimbangan," kata Aman.

Kendati demikian, Aman menegaskan pihaknya tidak akan tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Pemkot Yogyakarta berharap bisa menghasilkan keputusan terbaik dan diterima oleh semua pihak. (*)