TRIBUNNEWS.COM, PEKANBARU - Ombudsman Perwakilan Riau menemukan salinan kunci jawaban Ujian Nasional (UN) di dua SMP di Pekanbaru. Bocoran salinan kunci jawaban tersebut ditemukan di selokan, tong sampah serta WC siswa, saat peninjuan, Kamis (7/5/2015).

"Kita memang sengaja mengunjungi dua sekolah tersebut berdasarkan laporan yang masuk ke ORI. Seorang pelapor menyebutkan peredaran salinan kunci jawaban UN. Ternyata benar, di lokasi yang disebutkan, kita dapatkan salinan kunci jawaban berserakan," ungkap Komisioner Ombudsman Perwakilan Riau, Bambang Pratama.

Menurut Bambang, sebelum memastikan menyisir lokasi sekolah, pihak Ombudsman Perwakilan Riau sudah sempat meminta klarifikasi kepala sekolah, pengawas ruangan, ketua panitia, keamanan serta Pengawas dari Disdik Pekanbaru terkait adanya laporan peredaran salinan kunci jawaban tersebut. Namun, semuanya menyebutkan tidak pernah menemukan salinan kunci jawaban itu.

"Usai pelaksanaan UN IPA, kami inisitif menyisir seluruh bagian sekolah. Ditemani oleh pihak sekolah, semua lokasi kami teliti. Hasilnya, kita temukan lima salinan kunci jawaban," kata Bambang.

Setelah penemuan itu, Ombudsman kembali meminta klarifikasi pihak sekolah, namun kembali dikatakan pihak sekolah tidak pernah membuat dan mengedarkan kunci jawaban kepada siswa atau peserta UN.

"Salinan kunci jawaban yang kita temukan, sama persis dengan laporan yang disampaikan ke kita. Anehnya, untuk mata pelajaran IPA, kami sudah mendapat salinan kunci jawaban satu hari sebelumnya," papar Bambang.

Ditambahkan Bambang, pihak Ombudsman Perwakilan Riau juga sudah mempertanyakan kepada para siswa atau peserta ujian. Siswa mengakui memang mendapat edaran salinan kunci jawaban tersebut.

"Tapi pihak sekolah tidak mengakui mereka mengedarkan salinan kunci jawaban itu," ujarnya.

Terkait temuan tersebut, menurut Bambang, pihaknya cukup hati-hati menyikapi. Pasalnya harus ada uji validasi kebenaran salinan kunci jawaban. Ombudsman cukup hati-hati menyikapi beredarnya kunci jawaban tersebut, karena validasi kebenaran dan akurasinya harus diuji.

"Kalau kebenaran kunci jawaban tersebut di atas 75 persen, maka ada pihak ketiga yang dengan sengaja mengedarkan dan memperjualbelikan kunci jawaban. Tetapi kalau validasi kebenaran di bawah 50 persen, maka ada yang dengan sengaja ingin merusak dunia pendidikan dengan tujuan tertentu," papar Bambang.

Sesuai dengan POS UN, maka Ombudsman Perwakilan Riau akan meneruskan dan berkoordinasi temuan ini ke disdik kota, inspektorat kota, disdik provinsi, ombudsman pusat dan Kemendikbud RI. Ombudsman juga akan menelusuri motif dan sumber siapa yang membuat dan mengedarkan kunci jawaban serta validasi keakuratan kunci jawaban. (Tribun Pekanbaru Cetak)