Laporan Wartawan Tribun Timur, Ilham Arsyam

TRIBUNNEWS.COM, MAKASAR - Anggota komisi VII DPR RI Dewie Yasin Limpo menegaskan jika memang ada bukti konkrit terkait mafia migas maka itu bisa dorong ke KPK untuk dilakukan penyelidikan.

Anggota fraksi partai Hanura ini mengatakan, menurutnya saat ini langkah tepat yang terbaik di lakukan oleh Pemerintah yakni membuat roadmap.

"Bagaimana tata kelola migas kita ke depan, sebab ke depan kondisi migas kita cukup memprihatinkan dengan persediaan minyak yang akan semakin berkurang, tentunya hal tersebut akan berdampak membebani kondisi keuangan negara jika Pemerintah memiliki rencana melakukan subsidi BBM," kata legislator asal Sulsel ini, Sabtu (30/5/2015).

Selain itu, Dewie mengungkapkan rencana keputusan pemerintah untuk membubarkan Petral benar-benar dikaji oleh tim ahli sebab keberadaan petral sebelumnya telah melalui proses way check and balancing oleh BPK, dengan melakukan audit internal di tubuh petral.

"Pemerintah harus lebih berhati-hati dan memikirkan dengan matang terkait rencana pembubaran Petral, dengan melakukan audit dan kajian yang komprehensif dan transparan," tambahnya. (ham)