TRIBUNNEWS.COM, YOGYAKARTA - Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di seluruh Indonesia didesak untuk membeli saham perusahaan migas, participating interest milik Pertamina atau saham BUMD daerah penghasil migas agar kemakmuran dapat dinikmati seluruh rakyat Indonesia.

Selain itu, pembelian saham oleh BUMD seluruh Indonesia dimaksudkan untuk menjaga keutuhan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) dan sekaligus mendorong terwujudnya transparansi serta akuntabilitas di dunia migas.

Demikian ditegaskan mantan Penasihat Ahli Kepala BPMigas Bidang Komunikasi, AM Putut Prabantoro, yang juga penulis buku "MIGAS – THE UNTOLD STORY," terbitan Gramedia Pustaka Utama dalam diskusi dan bedah buku berjudul "Industri Migas di Indonesia," di Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), Kamis (4/6/2015).

Hadir sebagai pembicara adalah Y Sri Susilo SE, M.Si (staf pengajar di UAJY), Ketua ISEI Yogyakarta Prof Lincolin Arsyad, Ph.D (Guru Besar Fak. EKBIS Universitas Gadjah Mada), Rahmad Pribadi (pengamat migas lulusan Harvard University, AS) dan dipandu Ronny Sugiantoro (wartawan senior).

"Sumberdaya alam termasuk migas Indonesia memiliki fungsi strategis yakni mempersatukan negara Indonesia. Dan disebutkan bahwa migas tersebut di manapun letaknya mempunyai kewajiban menjadi alat pencapaian kemakmuran setinggi-tingginya bagi rakyat Indonesia. Oleh karena itu, BUMD seluruh Indonesia diminta membeli saham perusahaan migas yang ada di Indonesia ataupun participating interest yang dimiliki Pertamina atau dalam pengelolaan bersama BUMD di suatu wilayah kerja,” ujar Putut Prabantoro.

Konsultan Komunikasi BAKAMLA RI itu menjelaskan lebih lanjut, migas menjadi perekat NKRI dan sekaligus mengawasi kinerja Pertamina dan BUMD secara otomatis di seluruh Indonesia. Dengan pembelian saham ini, Yogyakarta sebagai provinsi yang tidak memiliki SDA, misalnya, tetap mendapatkan mendapatkan kemakmuran migas melalui saham yang diinvestasikan.

Sementara itu Rahmad Pribadi, pelaku dan sekaligus pengamat industri migas lulusan Harvard University, mengingatkan industri migas selalu sarat dengan politik lokal, nasional dan global karena melibatkan jutaan bahkan miliaran dolar investasi. Ia menekankan bangsa Indonesia harus mewaspadai segala bentuk penguasaan migas Indonesia oleh segelintir orang atau kepentingan sekelompok orang.

"Perlu anda lihat, apakah kasus-kasus yang muncul di publik berkaitan dengan kehidupan politik atau partai di Indonesia ? Itu salah satu bukti migas sangat terkait dengan kehidupan politik dari sebuah negara dan bangsa," ujar Rahmad.

Guru Besar UGM, Lincolin Arsyad mengatakan, setelah BPMigas dan Petral dibubarkan, yang menjadi pertanyaan ke depan adalah bagaimana tata kelola Migas di Indonesia perlu diperbaiki, supaya bisa memberikan manfaat setinggi-tingginya bagi Indonesia.

Menurut dia perbaikan tata kelola hulu dan hilir perlu dilakukan segera supaya mereka yang bekerja di Indonesia mendapat kepastian hukum juga. Dengan ini, diharapkan kesenjangan antara pusat dan daerah penghasil migas dapat diatasi. Itu hanya bisa dilakukan dengan rasa nasionalisme yang kuat.

Dosen UAJY, Y Susilo menandaskan bahwa gambaran utuh soal industri migas perlu diketahui oleh para mahasiswa agar terhindar dari sengkarut persoalan migas yang sering dipolitisir oleh yang berkepentingan.