TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Melihat dampak erupsi Gunung Sinabung, Tanah Karo, Sumatera Utara yang masih berlangsung dan penanganan 10.377 jiwa (2.762 KK) yang tersebar di 10 pos pengungsian belum maksimal, Faksi Hanura DPR mendorong Presiden Joko Widodo untuk mempertimbangkan penetapan bencana letusan Gunung Sinabung, sebagai bencana nasional.

Jika peningkatan status Gunung Sinabung jadi bencana masih belum memenuhi syarat, sebagaimana diatur Undang-Undang (UU) No 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana, Fraksi Hanura mendesak Presiden menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang penetapan status dan tingkatan bencana, sehingga penangangan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dilakukan secara terpadu.

"Melihat kondisi ini, jelas mengindikasikan bencana Sinabung membutuhkan penanganan yang lebih besar dan komprehensif. Fraksi Hanura mendorong Presiden Jokowi untuk mempertimbangkan penetapan status bencana nasional, atau mengeluarkan Perpres," kata Ketua Fraksi Hanura di DPR RI, Ir Nurdin Tampubolon, kepada pers, Jumat (19/6/2015).

Fraksi Hanura, lanjut Nurdin, mengharapkan penanganan pengungsi bencana Gunung Sinabung dilakukan dengan pola yang berkelanjutan dan bukan ditangani ketika terjadi letusan.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Hanura ini mengatakan, jika penanganan bencana Gunung Sinabung ini sepenuhnya dipercaya ke Pemerintah Daerah, maka akan kelabakan, terutama menyangkut anggaran.

Pemda menurut Nurdin, punya anggaran yang terbatas, sehingga tidak bisa menanggung semua anggaran bencana di daerahnya sendirian.

Fraksi Hanura berpandangan pemerintah pusat harus memberikan dukungan anggaran secara penuh. F-Hanura di DPR, juga akan berjuang keras mengupayakannya masuknya alokasi dana pada APBN 2016, jika pemerintah mengabulkan proposal rekonstruksi Sinabung yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Karo.

"Kita dengar pemerintah daerah sudah mengajukan proposal rekonstruksi Sinabung. Kita harap Pemerintah segera mengabulkannya, sehingga, dapat masuk ke APBN 2016," ujar Nurdin Tampubolon.