TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua PP GP Ansor, Rahmat Hidayat Pulungan menilai, Muktamar Nahdlatul Ulama ke-33 yang berlangsung di Jombang, Jawa Timur merupakan Muktamar NU yang tidak mendidik sepanjang sejarah Muktamar sejak berdirinya Nahdlatul Ulama 1926.

Menurut Rahmat, terjadinya kekisruhan dalam Muktamar NU kali ini disebabkan oleh adanya pemaksaan terhadap sistem pemilihan dengan model AHWA (Ahlul Halli Wal Aqdi).

"Sistem pemilihan dengan AHWA ini baik, tetapi caranya salah. Karena kurang dialogis," kata Rahmat dalam siaran persnya, Senin (3/8/2015).

Sebagai Ketua PP GP Ansor, Rahmat juga mengajak Pemuda Ansor untuk tidak terjebak dalam urusan dukung mendukung. Menurutnya, dukungan hendaknya diserahkan kepada para Kyai.

"Tugas GP Ansor itu adalah mengawal dan mempersatukan ulama, bukan memecah belah ulama. Pemuda Ansor harus sadar posisi dan jangan terjebak urusan dukung-mendukung, karena Ansor memiliki kewajiban menyatukan apabila terjadi perbedaan bahkan perpecahan di kalangan ulama, ujar Rahmat," tuturnya.

Dirinya pun mengajak Pemuda Ansor untuk berada diposisi tengah dan tidak memihak salah satu pandangan. Tugas Ansor adalah menyatukan pihak-pihak yang berbeda pandangan.

Katanya NU itu selalu memilih politik jalan tengah. Tetapi hari ini kita melihat seolah-olah hanya ada dua pilihan kalau tidak kiri ya kanan. Katanya NU menjadi contoh Islam di dunia, tetapi saat pertemuan ulama malah ricuh dan gaduh.

"Kekisruhan muktamar ini membuat malu Nahdlatul Ulama. Aktor-aktor dibalik kekacauan ini harus minta maaf kepada pendiri NU, kalo tidak kualat nanti," tegasnya.

Masih kata Rahmat, Ansor itu belum maqomnya (tempatnya) masuk dalam ranah ulama, tugasnya menjaga dan mengawal ulama serta menjalankan perintah ulama.

"Kalau Ansor saja sudah ikut-ikutan dan terjebak dalam kekisruhan muktamar ini lalu kepada siapa lagi harapan Nahdhliyyin dan muktamirin untuk kelangsungan Nahdlatul Ulama," tandasnya.