Laporan Wartawan Tribun Medan, Abul Muamar

TRIBUNNEWS.COM, MEDAN - Rapat paripurna pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Pengantar Kepala Daerah atas Rancangan P-APBD 2015 di DPRD Medan, Senin (3/8/2015), batal digelar. Tertundanya rapat ini disinyalir karena kekosongan posisi Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Medan.

Sekretaris DPRD Medan, Azwarlin Nasution, ragu menjawab pertanyaan wartawan saat ditanya mengapa rapat ditunda.

"Ditunda mungkin. Saya enggak tahu. Pergilah tanya ketua (DPRD)," katanya.

Apakah sudah dikonfirmasi dengan Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota?

"Belum ada. Artinya Plh kan enggak bisa mengambil keputusan. Kami bukan enggak mengetahui. Yang berhak menjawab itu bukan sekwan. Banmus sana tanya," kata Azwarlin.

Tertundanya rapat disesalkan oleh para anggota dewan.

"Jangan sampai stagnan Medan ini gara-gara enggak ada Plt. Sebetulnya kalau untuk rapat pandangan umum ini bisa saja. Udah jauh hari kami kabari. Kenapa baru tadi dia bilang enggak bisa," ujar anggota Komisi C, Godfried Effendi Lubis.

Menurut Godfried, jika tak segera dibahas, dikhawatirkan pengesahan P-APBD akan terlambat dan berdampak kepada penggunaan anggaran yang tak maksimal.

"Memang masih ada waktu di Agustus ini. Tapi kan ini setelah disahkan, dikirim ke Gubernur. Di sana dua minggu. Kalau ada revisi, dibalikkan lagi, dikirim lagi. Kalau ini baru kelar September, nanti bentuk panitia tender lagi. Kan tinggal dua bulan, apa terkejar. Takut kita jadi Silpa nanti di akhir tahun. Silpa yang lama aja tahun 2014, udah Rp 370 miliar. Saya khawatir Silpa tahun ini malah lebih besar," katanya.

"Di daerah lain P-APBD-nya udah disahkan. Ini kita sudah Agustus dibahas pun belum," tambah Godfried.

Selain akan membahas P-APBD, DPRD Medan hari ini juga dijadwalkan akan menggelar rapat paripurna pengesahan ranperda tentang penanggulangan kemiskinan. (amr/tribun-medan.com)