2017, Bogor Terancam Krisis Air Bersih
Untung Kurniadi memprediksi, pada tahun 2017 Kota Bogor akan mengalami krisis air bersih.
Editor: Sanusi
TRIBUNNEWS.COM, BOGOR - Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan Kota Bogor Untung Kurniadi memprediksi, pada tahun 2017 Kota Bogor akan mengalami krisis air bersih.
Sebab, menurut Untung, dengan kapasitas yang ada sekarang tidak akan mencukupi kebutuhan air dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,74 persen per tahunnya.
"Dengan kapasitas sekarang yang hanya mampu mencapai 2.050 liter per detik, saya kira tidak akan cukup. Kapasitas tersebut sudah tidak bisa lagi dilakukan pengembangan, sehingga diprediksi tahun 2017 Kota Bogor akan mengalami krisis air bersih," ujar Untung saat ditemui Kompas.com, Rabu (5/8/2015).
Untung menambahkan, untuk mengatasi kondisi ini, PDAM Kota Bogor telah membangun Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Katulampa yang ditargetkan akan rampung pada tahun 2017. SPAM Katulampa ini nantinya bakal memproduksi air mencapai 600 liter per detik, sehingga mampu mendistribusikan air bersih untuk wilayah Bogor bagian timur dan utara.
"Setelah proyek ini selesai, untuk zonanisasi distribusi air di Kota Bogor akan kita bedakan. Jadi, untuk sebelah timur Jalan Raya Padjajaran akan disuplai dari SPAM Katulampa, sedangkan sebelah barat tetap akan disuplai dari reservoar pajajaran," jelasnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan, proyek pembangunan SPAM Katulampa yang menelan biaya mencapai Rp 24 miliar dari anggaran negara tersebut saat ini sudah memasuki tahap lanjutan dari tahap pertama yang sudah selesai. Untuk tahap pertama, kata Untung, yang sudah selesai dikerjakan adalah pembangunan intake, prasidementasi dan bangunan pendukung lainnya.
Sedangkan untuk tahap lanjutan ini, pihaknya fokus pada penyelesaian pemasangan pipa air baku dari presidementasi dan water treatment plant (WTP).
"Anggaran yang dibutuhkan untuk tahap lanjutan ini sebesar Rp 4 miliar. Memang kendala yang ada adalah faktor pembiayaan, karena dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara harus menunggu adanya penyertaan modal berupa dana pendamping dari pemerintah daerah," pungkasnya.(Kontributor Bogor, Ramdhan Triyadi Bempah)
