TRIBUNNEWS.COM, KUDUS - Komunits Lintas Agama dan Kepercayaan Pantura (Tali Akrap) sebuah perkumpulan lintas agama pada Sabtu (8/8/2015) mengadakan acara Halalbihalal di Kudus, Jateng.

Acara dihadiri 8 elemen sosial, yakni umat Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, penghayat kepercayaan, Konghucu, muslim, wong Samin pemeluk agama Adam, dan umat agama Baha'i dari Desa Cebolek, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Satu hal yang menarik dalam forum tersebut adalah sebutan agama Baha'i yang belum familier bagi yang hadir.

Hal itu menurut Dr Moh Rosyid, pegiat dalam Tali Akrap, akibat perlakuan tak simpatik era Orla hingga Orba pada umat Baha'i.

Akan tetapi, sejak Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menerbitkan surat Keputusan Presiden (Kepres) Nomor:69 Tahun 2000 tanggal 23 Mei 2000 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 264 Tahun 1962 yang melarang agama Bahai di Indonesia, keberadaan agama Baha'i selayaknya diterima masyarakat dengan sepenuh hati.

Dalih Presiden Gus Dur mencabut adalah larangan pada agama Baha'i di Indonesia tak sesuai dengan prinsip demokrasi.

"Agama Baha'i tumbuh di Iran tahun 1844 dan kini tersebar di 191 negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Adapun tumbuh di Cebolek, Margoyoso, Pati Jateng sejak 1957 hingga kini," kata pemerhati sejarah agama dari STAIN Kudus itu.

Proses penyebaran di Indonesia diawali kiprah seorang ahli medis yang membawa bendera PBB sebagai relawan dalam penanggulangan penyakit endemis malaria di Indonesia.

Baha'i merupakan agama independen/mandiri, tak terkait dengan agama yang ada, dan bersifat universal.

Tujuan agama Baha'i adalah untuk mewujudkan transformasi rohani dalam kehidupan manusia dan memperbarui lembaga masyarakat berdasarkan prinsip kesatuan.

Dalam ajaran Baha'i, semua manusia mendapat ilham dari Tuhannya dari satu sumber surgawi, sehingga hal ini dapat dijadikan modal terwujudnya kesatuan seluruh umat manusia sedunia.

Berpijak pada Kitab Sucinya al-Aqdas, umat Baha'i mewujudkan toleransi antarumat beragama di dunia ini. (*)