Laporan wartawan Tribun, Andre Ali

TRIBUNNEWS.COM, MELAWI  -  Penjabat bupati Melawi, Hatta menepis tudingan, bahwa dia telah melecehkan DPRD saat memberi sambutan pada acara di desa Poring beberapa waktu lalu.

Kata Hatta, pernyataan tersebut ditunjukan kepada anggota DPRD secara khusus, karena tidak paham dengan aturan.

“Saya kemudian katakan, kalau dewan seperti itu jangan dipilih, memang ada, itu hal yang biasa bupati memberi nasehat kepada masyarakat, tidak ada saya melecehkan, hanya mengingatkan, jangan sampai dewan memberi informasi yang menyesatkan rakyat, karena mereka adalah wakil rakyat,” kata Penjabat bupati, Rabu (23/9).

Hatta mengungkapkan, posisinya saat berbicara adalah sebagai bupati dan berbicara kepada rakyat. Namun jika oknum DPRD tersebut tersinggung, berarti dirinya yang telah melakukan kesalahan.

“Katanya dewan mau menyampaikan hak interplasi, yang dinamakan menyampaikan hak interplasi kecuali saya menjalankan pemerintahan ini melanggar undang-undang, merugikan kepentingan umum merugikan rakyat boleh, harus paham itu,” katanya.

Hatta mengatakan, jabatan yang didapat saat ini bukanlah jabatan yang dibeli, bukan pula diminta. Dirinya hanya ingin dimasa jabatannya yang singkat bisa merubah keadaan Kabupaten Melawi menjadi lebih baik.

“Saya tidak ingin berubah dengan komitmen dan moto saya, 3 T itu akan saya buktikan, tidak lama lagi saya akan menertibkan ijazah palsu di Kabupaten Melawi, jangan kita pegawai saja, dewan juga merupakan unsur pemerintahan, perlu kita tertibkan bila perlu dibentuk tim khusus untuk menyelidiki ijazah ditingkat DPRD” katanya.

Hatta mengatakan, dirinya tidak akan main-main dengan 3T, yakni tertib aparatur, tertib administrasi dan tertib keuangan. Jika 3 T ini sudah dilaksanakan ditingkat pemerintahan daerah maka pemerintahan akan baik.

“Itu urat nadi pemerintahan, saya tidak ada beban, beban saya akan pindah, saya tinggalkan kenangan baik untuk Kabupaten Melawi,” katanya.

Soal APBD-P perubahan, Hatta mengatakan, dirinya tidak bermaksud untuk mengulur-ngulur, namun sebagai pimpinan daerah dia harus lebih hati-hati, apalagi dirinya tidak ikut menyusun APBD perubahan.

“Kalau main teken-teken saja, tidak tahunya ada persoalan, siapa nanti yang disalahkan, inikan masa evaluasi, saat ini sudah kami bahas tidak lama lagi akan selesai, jadi tidak lagi ada masalah,” tandasnya. (ali)