Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Niko Ruru

TRIBUNNEWS.COM, NUNUKAN  -  Wakil Bupati Nunukan, Hajjah Asmah Gani berpendapat, daerah ini belum siap menyambut Program Poros Pelayanan TKI di Kawasan Perbatasan.

''Tidak semudah yang dibayangkan. Hanya bisa ngomong saja, mikir untuk kepentingan kita. Harusnya berfikir untuk kepentingan TKI itu sendiri,'' ujarnya, Senin (12/10/2015).

Saat berkunjung ke Kabupaten Nunukan bulan lalu, Nusron Wahid menjelaskan, melalui Program Poros Pelayanan TKI di Kawasan Perbatasan, TKI non prosedural atau undocumented akan dipulangkan mengurus dokumen di Nunukan.

“Di sini akan diberikan, pertama pelayanan dokumen, kedua pelatihan, ketiga adalah pemberdayaan,” ujarnya.

Asmah mengaku tidak pernah terlibat membicarakan program yang rencananya mulai berjalan akhir bulan ini.

Sebagai Ketua Satuan Tugas Penanggulangan TKI Bermasalah, Asmah menyebut Kabupaten Nunukan belum siap menampung para TKI ilegal itu.

Dia menyebut belum pernah diajak membicarakan rencana pelaksanaan program itu.

"Sampai hari ini BNP2TKI belum pernah konsultasi ke saya. Saya ketua Satgas,'' katanya.

Sebagai mantan Camat Nunukan yang banyak berkecimpung dengan urusan TKI, Asmah Gani mengatakan, kedatangan para TKI ilegal asal Negara Bagian Sabah, Malaysia harus dilakukan secara matang.

"Menyiapkan secara matang baik masalah tempat tinggal, konsumsi dan mekanisme penanganan mereka. Jangan sampai berbulan bulan mereka tinggal disini dokumennya tidak selesai,'' ujarnya.

Program Poros Pelayanan TKI di Kawasan Perbatasan, Pemerintah Kabupaten Nunukan akan menerbitkan dokumen identitas sebagai kelengkapan penerbitan paspor dan dokumen lainnya.