Laporan Wartawan Tribun Jambi, Dedi Nurdin

TRIBUNNEWS.COM, JAMBI  -  Meski kabut asap dan kebakaran hutan hampir setiap tahun terjadi, namun, tak ada anggaran khusus yang akan dialokasikan oleh pemerintah Provinsi Jambi di sana.

Ini terlihat dalam laporan pejabat gubernur Jambi pada penyampaian nota keuangan dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) provinsi Jambi tahun 2016 dalam paripurna yang berlangsung di DPRD Provinsi Jambi, Kamis (15/10/2015).

Penjabat Gubernur Jambi, Irman yang dikonfirmasi usai penyampaian pidato pengantar pada paripurna DPRD Provinsi Jambi menyebutkan tak ada anggaran khusus untuk itu.

Namun, pemerintah sudah memasukkannya dalam rancangan biaya tak terduga.

"Kita hanya sediakan anggaran tidak terduga," kata Irman.

Saat dikonfirmasi anggaran untuk pembuatan kanal seperti yang direkomendasikan pemerintah pusat, Irman mengatakan untuk pembuatan kanal jika itu berada pada wilayah perusahaan maka akan di bebankan pada perusahaan.

"Kalau dia di lokasi perusahaan kita akan bebankan perusahaan. Kalau lokasi masyarakat nanti kita akan carikan solusinya," katanya.

Kepala Bappeda Provinsi Jambi, Fauzi Ansori menambahkan, secara tidak langsung anggaran bencana daerah untuk antisipasi kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap dialokasikan lewat belanja tidak terduga sebesar Rp 3,5 miliar.

"Artinya alokasi anggaran kita tersedia untuk layanan publik. Jadi untuk bencana asap ruang yang disiapkan untuk bencana kabut asap dalam kode rekening belanja tidak terduga Rp 3,5 m," katanya.