Laporan Wartawan Tribun Medan, Feriansyah Nasution

TRIBUNNEWS.COM, MEDAN - Pengamat sosial politik Sohibul Anshor Siregar berpendapat pemerintahan di Sumatera Utara tidak akan terganggu dengan kasus yang diungkap KPK maupun Kejaksaan Agung.

Pemerintahan tetap berjalan, meskipun Gubenur Sumut Gatot Pujo Nugroho ditahan, ada Plt Gubernur Sumut beserta staf yang menjalankan eksekutif. Sedangkan terhadap anggota atau pimpinan DPRD Sumut yang ditahan, hanya tinggal proses pergantian antar waktu (PAW).

"Buktinya saja, sampai malam tadi pembahasan APBD Sumut masih tetap berlangsung di Gedung DPRD Sumut. Jadi tidak ada masalah dengan berjalannya pemerintahan dan roda pembangunan Sumut," katanya saat dihubungi Tribun Medan, Jumat (13/11/2015) malam.

Menurutnya, persoalan lebih akibat kasus yang diungkap KPK dan Kejagung adalah memburuknya citra Sumut. Ini, katanya, bisa kita monitor lewat perbincangan-perbincangan di warung kopi dan media sosial yang menunjukkan bahwa seolah-olah Sumut ini adalah daerah yang memiliki image sangat buruk.

"Kalau pemerintahan tidak ada masalah. Karena selama ini pun di Indonesia atau Sumut bisa dikatakan semua berlangsung secara autopilot. Tukang becak cari makan sendiri, jika sakit pun berobat sendiri. Karena pemerintah ini sungguh tidak mempunyai tanggungjawab sejauh itu," katanya.

Kedua, kata Sohibul, praktik korupsi yang diungkap KPK dan Kejagung di Sumut terjadi di seluruh kabupaten/kota/provinsi. Praktik ini terjadi semua mulai dari pusat sampai ke bawah.

"Tidak mungkin Sumut paling korup dari daerah lain, karena uang yang dikelola Sumut hanya sekitar Rp 8 triliun. Daerah lain, misalnya DKI Rp 80 triliun, diikuti Jawa Timur dan Jawa Barat yang cukup besar anggarannya. Tidak mungkin daerah dengan sekecil ini bisa menjadi juara korupsi nasional. Mitos ini menurut saya harus kita hadapi dengan cara-cara lebih baik," katanya. (fer/tribun-medan.com)