Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

PDI Perjuangan Luncurkan Program Pembangunan Pola Semesta

PDI Perjuangan Luncurkan Program Pembangunan Pola Semesta

PDI Perjuangan Luncurkan Program Pembangunan Pola Semesta
ISTIMEWA
Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoutri, saat konferensi pers di kantor DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali, Minggu (22/11/2015). 

TRIBUNNEWS.COM,BALI-Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan meluncurkan program Pembangunan Pola Semesta Berencana untuk memastikan kesamaan prinsip dan konsep pembangunan calon kepala daerah dalam Pilkada Serentak 9 Desember 2015.

Pada tahap awal, program yang didasari ajaran Trisakti Bung Karno itu, dilaksanakan di Provinsi Bali, terhadap enam pasangan calon kepala daerah yang diusung PDI Perjuangan di provinsi tersebut.

Hal itu disampaikan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoutri, dalam konferensi pers di kantor DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali, Minggu (22/11/2015).

Peluncurkan program itu, dipastikan demi pembangunan di daerah tak terpisah antara satu daerah dengan yang lainnya.

"Visi misi masing-masing calon kepala daerah bukanlah visi misi lima tahunan yang terpisah, namn Program Pembangungan Semesta Berencana. Tema Besarnya adalah Memilih Jalan Trisakti menjadi Jalan Pembangunan Bersama," jelas Megawati.

Konsep pembangunan resemesta berencana, katanya, sudah pernah dilaksanakan di era pemerintahan Bung Karno. Lalu di era Orde Baru, diganti menjadi Garis-garis besar Haluan Negara (GBHN).

Setelah UUD 1945 diamandemen, konsep pembangunan semesta berencana itu lalu hilang, dengan mendorong Otonomi Daerah.

Namun pelaksanaan di lapangan justru tak sesuai dengan niat dasar, dan justru pembangunan nasional Indonesia jadi kurang terarah.

"Kalau sekarang, dalam rangka teknis perencanaan, setiap capres, calon gubernur, calon bupati, calon walikota, membuat visi-misi masing-masing untuk lima tahun. Tak ada yang berkesinambungan ketika lima tahun kemudian pemimpin berganti lagi," jelas Megawati.

"Kita ingin agar ada kesepakatan pembangunan nasional semesta berencana itu, misal, untuk 50 tahun ke depan. Kalau cuma tiap lima tahunan, programnya belum selesai, eh sudah pemilu atau pilkada lagi, ganti orang lagi. Akhirnya tak terbentuk kesinambungan yang jelas," ungkapnya.

Halaman
12
Ikuti kami di
Editor: Rachmat Hidayat
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas