Pangdam III Siliwangi Ancam Pecat Prajurit dan PNS yang Tidak Netral
Sejauh ini belum ada anggota TNI atau PNS di lingkungan Kodam III/Siliwangi yang terindikasi tidak netral.
Editor: Eko Sutriyanto
Laporan Tribun Jabar Teuku Muh Guci S
TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Panglima Kodam III/Siliwangi Mayjen TNI Hadi Prasojo akan memberikan sanksi kepada anggotanya dan PNS di lingkungan Kodam III/Siliwangi jika tak netral dalam pilkada.
Sebab tidak netral termasuk membantah intruksi presiden, melanggar aturan, dan termasuk berbuat onar pada pelaksanaan pilkada.
"Saya selalu mengingatkan anggota TNI dan juga PNS jangan sampai lupa dan tetap netral meskipun saudara atau bapaknya ikut dalam pilkada," kata Hadi di Markas Kodam III/Siliwangi Jalan Aceh Bandung, Senin (30/11).
Sejauh ini, kata Hadi, belum ada anggota TNI atau PNS di lingkungan Kodam III/Siliwangi yang terindikasi tidak netral.
Dikatakannya, sanksi administrasi hingga pemecatan disiapkan bagi anggota TNI dan PNS yang melanggar serta tidak netral.
"Kami sudah komitmen siapapun yang melanggar aturan ini akan kami tindak tegas," kata Hadi.
Pada masa tenang, kata Hadi, pihaknya akan berkoordinasi dengan Polri, Bawaslu dan Panwaslu untuk melakukan deteksi dini pelanggaran.
Pihaknya juga akan memberikan pencerahan kepada masyarakat agar tidak melakukan kecurangan dan tetap menjaga keamanan serta ketertiban.
"Kami siapkan 3.000 orang untuk mendukung pengamanan pilkada di delapan kota/kabupaten di Jabar. Jabar selama ini selalu kondusif kalau percikan itu perselisihan tidak menimbulkan sesuatu yang lebih besar," ujar Hadi.
