Laporan Reporter Tribun Jogja, Yoseph Hary W

TRIBUNNEWS.COM, KULONPROGO - Tim pengukur masuk, warga penolak bandara menghadang.

Tim pengadaan tanah calon lokasi bandara Kulonprogo, di wilayah Kecamatan Temon, yang hendak melakukan pengukuran di area tegalan Sidorejo Desa Glagah itu pun tertahan lebih kurang satu jam di perbatasan Dusun Sidorejo - Bapangan, Rabu (16/12/2015).

Setidaknya dua kali negosiasi ditempuh tim Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar dapat melakukan pengukuran di wilayah tersebut namun tetap gagal.

Massa yang di antaranya tergabung dalam Wahana Tri Tunggal (WTT) berkerumun menghadang dan meminta pengukuran harus didampingi pemangku wilayah setempat, dalam hal ini dukuh atau kepala desa.

Kepala BPN Kulonprogo, Muhammad Fadhil, bahkan harus turun lapangan memimpin saat negosiasi kedua di antara kerumunan massa penolak bandara di perbatasan dusun tersebut.

"Bagaimana pun juga kami akan melakukan pengukuran. Karena ini sesuai undang-undang," jelas Fadhil, di tengah kerumunan massa penolak bandara.

Warga tidak setuju. Suasana tegang. Dua pihak terlibat perdebatan panjang hingga akhirnya tim BPN mundur.

Massa WTT tetap siaga di sepanjang jalan di perbatasan dua dusun tersebut.

Jeda beberapa waktu, Fadhil bersama timnya yang kembali datang untuk memenuhi persyaratan sebagaimana diminta warga justru disambut sorakan dan suara berbagai macam kaleng bekas yang dipukul dan diisi kerikil dan batu.

Namun setelah Fadhil menyodorkan lembaran surat perintah penugasan dari kepala desa untuk dua perangkatnya sebagai pendamping BPN dalam pengukuran, warga akhirnya mengizinkan tim pengukur masuk Sidorejo.

Meski demikian, sepanjang proses pengukuran itu warga tetap mengawasi dan mengikuti petugas di lapangan, berikut tetap membunyikan suara kaleng berisi batu dan teriakan penolakan.

Meski kemudian petugas dapat memasang koordinat pengukuran di beberapa titik, proses tersebut tidak sempurna karena tim BPN merasa terganggu dan terancam aksi warga. (tribunjogja.com)