Laporan Wartawan Tribun Jambi, Dedi Nurdin

TRIBUNNEWS.COM, JAMBI  -  Sejumlah pengurus dan simpatisan Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Jambi mendatangi kantor wilayah kementrian hukum dan HAM provinsi Jambi, Senin (28/12/2015).

Kedatangan pengurus dan massa simpatisan PPP ini untuk menyampaikan petisi, menuntut Menkumham mencabut Surat Keputusan PPP hasil muktamar Surabaya versi Romahurmuziy.

Terlebih, Mahkamah Agung telah menetapkan kepengurusan PPP hasil mukhtamar Jakarta, pimpinan Djan Faridz sebagai kepengurusan yang sah.

"Kami minta Menkumham tunduk dan patuh pada putusan kasasi Mahkamah Agung RI No: 601K/PDT.SUS-PARPOL/2015," kata H Hepni Khadir, Korwil PPP Peduli Jambi saat dikonfirmasi.

Hepni menganggap perlu adanya keputusan tegas dari kemenkumham dalam hal ini, pasalnya dualisme dalam partai di anggap merusak kinerja dan struktur kepengurusan hingga ke daerah.

"Kami di daerah ini sudah resah. Kami tidak ingin lagi PPP terpecah belah, Kami minta Menkumham segera mengesahkan kepengurusan Muktamar Jakarta," ujarnya lagi.

Kedatangan pengurus dan simpatisan PPP disambut langsung oleh Kakanwil Kemenkumham, Din Prasetyo Santoso.

Sejumlah perwakilan pengurus menggelar dialog dengan perwakilan pengurus.

"Petisi yang bapak-bapak sampaikan ini kami terima. Kami tidak keberatan, dan akan kami sampaikan ke pusat (Menkumham, red)," kata Prasetyo.

"Kami membuka pintu selebar-lebarnya, jika bapak-bapak mau datang lagi kesini," tandasnya. (*)