Laporan Wartawan Bangka Pos, Evan Saputra

TRIBUNNEWS.COM, BANGKA - Massa menolak aktivitas tambang laut oleh masyarakat di halaman kantor Gubernur Bangka Belitung, Selasa (29/12/2015), diyakini akan berdampak luas.

Ketua Badan Kehormatan DPRD Provinsi Bangka Belitung, Yusderahman, mengatakan jika gubernur benar-benar mencabut izin kapal isap produksi (KIP) dan melarang aktivitas tambang di laut, ia memprediksikan akan ada unjuk rasa tandingan yang lebih besar.

"Penutupan dan pencabutan izin itu bahaya terutama di Tempilang, imbasnya akan ada demo tandingan, mungkin lebih besar. Karena di Tempilang ini teratur punya PT Timah ada dan rakyat. Jika dilarang ekonomi rakyat terganggu, ikan jadi tidak laku lagi. Aktivitas tambang ini ada fee dari KIP dan dari timah yang membantu nelayan di Tempilang," kata Yus pada Rabu (30/12/2015).

Disinggung ada beberapa nelayan dari Tempilang yang ikut demo menolak KIP dan aktivitas tambang, Yus mengatakan hanya beberapa warga saja.

Anggota DPRD asal daerah pemilihan Tempilang ini mengakui warga di sana tidak benar-benar menolak keberadaan tambang di laut.

"Kalau demo itu ikut-ikutan dari Tempilang paling 25 orang dan tidak semua. Mungkin dari Sungailiat juga ikut-kutan. Saya tidak bilang ini ditunggangi, karena di Tempilang ada KIP, ponton, tambang ilegal," imbuh Yus.