TRIBUNNEWS.COM, SIDOARJO - Para pejabat Pemkab Sidoarjo sudah studi banding ke Brisbane, Australia untuk melihat pengoperasian rumah pemotongan hewan (RPH) terpadu, namun hingga kini belum juga memiliki tempat jagal serupa.

Padahal, DPRD Sidoarjo sudah menyediakan anggaran besar untuk mewujudkan RPH Terpadu tersebut.

Ketua DPRD, Sullamul Hadi Nurmawan, Minggu (3/1/2016), mengatakan sangat mendukung pembangunan RPH terpadu di Sidoarjo.

Sebab, RPH Krian selama ini sering dikeluhkan karena bau limbahnya dan penanganannya kurang profesional.

Namun, setelah hasil studi banding ke Negeri Kangguru, pihak Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan (DPPP) masih juga belum bisa membangun RPH Terpadu atau setidaknya memperbaiki operasional RPH Krian.

"Kami bisa siapkan anggaran Rp 20 miliar untuk membangun RPH Terpadu. Tinggal good will Pemkab saja," kata Nurmawan.

Nurmawan menuturkan adanya RPH Terpadu, dari segi teknologi, akan lebih memudahkan pemotongan sapi. Selain itu juga pengelolaan limbah juga lebih baik.

RPH terpadu yang diterapkan di Brisbane, dalam sehari bisa memotong minimal 200 ekor hewan.

Mulai proses sapi masuk sampai sudah berupa daging sangat higienis, bahkan juga dijamin halal.

Politisi PKB ini menerangkan di Indonesia yang sudah menerapkan RPH terpadu untuk melayanai pemotongan hwan, yakni di Bogor.

Nurmawan menjelaskan, RPH terpadu di Bogor sapi yang masuk diberi nomer dan nanti tinggal mengambil daging yang sudah dikemas.

Hal inilah yang perlu adanya kepercayaan dari pemilik sapi karena proses pemotongan hewan pemiliknya tidak boleh masuk.

Nurmawan sudah melihat RPH Terpadu di Bogor tersebut, dan optimistis bisa diterapkan di Kota Delta.

"Kalau tidak bisa seperti di Brisbane, RPH yang mirip di Bogor juga bagus," ujarnya.

Senada dengan koleganya, Ketua Fraksi PAN, Bangun Winarso mengatakan Sidoarjo sudah saatnya memiliki RPH Terpadu.

"Secara teknologi untuk pemotongan hewan lebih higienis dan menyingkat waktu," tandas Bangun.

Tak hanya hasil potongan daging yang higienis, pengelolaan limbah di RPH Terpadu bisa dikatakan tidak berbau.

Jika RPH terpadu bisa diterapkan di Sidoarjo, tentu saja akan ramah lingkungan dan limbahnya tidak akan mencemari lingkungan.

"Kalau kita lihat di RPH Krian itu terutama limbahnya yang dikeluhkan. Sudah seharusnya Sidoarjo mempunyai RPH terpadu,” jelas Bangun.

Untuk itulah, lanjut anggota Komisi D tersebut, dinas terkait harus menyiapkan lahan dan prasarana lainnya.

Apalagi sudah ada lampu hijau dari Dewan agar bisa segera dibangun di Sidoarjo.

Paling tidak tahun depan sudah bisa direalisasikan.

Kepala DPPP Anik Pujiastutik mengatakan, RPH terpadu memang merupakan salah satu solusi dalam menangani permasalahan RPH yang selama ini dihadapi.

"Itu sebabnya kami lakukan studi banding ke Brisbane," imbuh Anik.

Kendati demikian, pihaknya ingin lebih menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sebelum memutuskan membangun RPH.

Jika RPH terpadu bisa diterapkan di Sidoarjo, tentu saja akan ramah lingkungan dan limbahnya tidak akan mencemari lingkungan.

"Kalau kita lihat di RPH Krian itu terutama limbahnya yang dikeluhkan. Sudah seharusnya Sidoarjo mempunyai RPH terpadu,” jelas Bangun.

Untuk itulah, lanjut anggota Komisi D tersebut, dinas terkait harus menyiapkan lahan dan prasarana lainnya.

Apalagi sudah ada lampu hijau dari Dewan agar bisa segera dibangun di Sidoarjo.

Paling tidak tahun depan sudah bisa direalisasikan.

Kepala DPPP Anik Pujiastutik mengatakan, RPH terpadu memang merupakan salah satu solusi dalam menangani permasalahan RPH yang selama ini dihadapi.

"Itu sebabnya kami lakukan studi banding ke Brisbane," imbuh Anik.

Kendati demikian, pihaknya ingin lebih menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sebelum memutuskan membangun RPH.