Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Bupati Yakin Ribuan Masyarakat Kulonprogo Bisa Kerja di Bandara Baru, Ini Alasannya

Pemda Kulonprogo sejauh ini telah menyebarkan 1500 form pilihan pekerjaan pada warga terdampak pembangunan bandara.

Penulis: Khaerur Reza
Editor: Wahid Nurdin
zoom-in Bupati Yakin Ribuan Masyarakat Kulonprogo Bisa Kerja di Bandara Baru, Ini Alasannya
jogjainvest.jogjaprov.go.id
Masterplan bandara baru Yogyakarta di Kulonprogo 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Khaerur Reza

TRIBUNNEWS.COM JOGJA  -  Pembangunan Bandara baru di Kulonprogo dipastikan akan membuka ribuan lapangan pekerjaan untuk masyarakat Kulonprogo, terutama yang terdampak proyek bandara.

Hal itu disampaikan Bupati Kulonprogo, Hasto Wardhoyo.

Hasto bahkan mengatakan tenaga kerja di bandara baru Kulonprogo nantinya 80 persen merupakan lulusan SMA.

"Kami mendapat data dari Angkasa Pura I di Adisutjipto ada 80 persen pekerja yang lulusan SMA, jadi kami semakin optimis banyak warga Kulonprogo yang bisa terserap bekerja di bandara," ujar Hasto yang ditemui seusai menghadiri pelantikan 3 Bupati Wakil Bupati DIY di Bangsal Kepatihan, kompleks Kantor Pemprov DIY Jl Malioboro Yogyakarta Rabu (17/2/2016).

Hasto menjelaskan penjelasan tersebut membuat Pemda Kulonprogo yakin banyak warga Kulonprogo terdampak pembangunan bandara yang bisa terakomodasi menjadi pekerja.

Pemda Kulonprogo sejauh ini telah menyebarkan 1500 form pilihan pekerjaan pada warga terdampak pembangunan bandara.

Berita Rekomendasi

Namun baru ada sekitar 1300 form yang kembali, sebagian warga sudah menyampaikan keinginan bekerja baik sebagai security, tenaga perkantoran, sementara yang lain masih ada yang ingin bertani dan beternak.

Terkait adanya gesekan dengan warga yang masih belum sependapat, Hasto mengatakan bahwa pihaknya hanya melakukan pencocokan pengukuran tanah lokasi bandara.

Ia juga menegaskan tak ada tindakan represif dari aparat kepolisian dalam pengamanan pengukuran meskipun sempat diberitakan ada warga yang terluka.

"Kami harus mencocokkan antara versi BPN dan sertifikat masyarakat. Ibaratnya untuk membeli sebuah barang kan kita harus timbang dulu untuk menentukan harga," pungkas Hasto. (*)

Sumber: Tribun Jogja
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas