Laporan Reporter Tribun Jogja, Khaerur Reza

TRIBUNNEWS.COM JOGJA  -  Pengukuran lahan yang akan digunakan sebagai Bandara di Kulonprogo kembali ricuh. Gubernur DIY, Sri Sultan HB X menilai keengganan warga supaya tanahnya diujur justru akan menyulitkan diri sendiri.

"Kalau gak mau diukur kan nanti dirugikan sendiri karena jumlah luas tanah tidak sama dengan yang dimiliki," ujar Sri Sultan di Kompleks Kepatihan Pemda DIY Jl Malioboro Yogyakarta, Selasa (17/2/2016).

Menurutnya, dia paham apa yang dikhawatirkan oleh dua kelompok masyarakat yang menolak proyek pembangunan bandara tersebut.

"Karenanya pada prinsipnya adalah bagiamana pembebasan tanah nanti harus dilakukan untuk kehidupan yang lebih baik," tambahnya.

Memang dari kelompok yang menolak tersebut permasalahnnya masing-masing ada yang memiliki tanah rumah dan tanaman, ada pula yang memiliki rumah dan tanaman namun tidak memiliki tanah karena menempati tanah milik Paku Alam atau Pakualaman Ground.

Karenanya semua harus diselesaikan sesuai porsinya masing-masing, selain itu proyek penggantian tanah juga tidak boleh merugikan masyarakat.

"Mereka kan mengasumsikan berapa jumlah uang yang akan diterima cukup atau tidak untuk membeli tanah ganti, kalau cukup punya sisa tidak untuk beli rumah lalu nantinya mereka punya pekerjaan tidak, saya paham itu. Prinsipnya pertama bagaimana dia nanti bisa tetap bertani, yang tidak bisa beli tanah kita harus carikan jalan keluar, ini yang sedang kita atur," jelas Sri Sultan.

Mengenai kericuhan pematokan bandara yang menyebabkan beberapa warga penolak bandara sampai mengalami luka pada Selasa (16/2/2016) sendiri dirinya mengaku belum mengetahuinya.

"Belum tau, belum ada yang lapor," ujarnya. (*)