Laporan Reporter Tribun Jogja, Khaerur Reza

TRIBUNJOGJA.COM JOGJA - Terkait desakan untuk menutup kawasan Pasar Kembang (Sarkem) yang dianggap sebagai kawasan lokalisasi terselubung pihak Pemda DIY akan berkoordinasi dengan Pemkot Yogyakarta dahulu.

Hal tersebut dilakukan karena tempat yang berada di kawasan Sosrowijayan Gedongtengen Yogyakarta tersebut merupakan kewenangan Pemkot Yogyakarta.

“Itu kan wewenange kota, bukan tingkat 1 (Pemda DIY). Tergantung kota maunya gimana,” ujar Gubernur DIY Sri Sultan HBX seusai menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan DIY di Hotel Royal Ambarukmo, Jl Solo Depok Sleman, Senin (7/3/2016).

Karenanya untuk mengatasi masalah Pasar Kembang tersebut tidak bisa serta merta dilakukan tanpa koordinasi dengan pihak Pemkot Yogyakarta yang memiliki kewenangan untuk menutup kawasan tersebut.

"Tergantung kota maunya gimana, saya gak mungkin beri instruksi tanpa koordinasi," tambahnya.

Dia sendiri kembali menyatakan bahwa selama ini pihak Pemkot Yogyakarta memang tidak pernah membuka Sarkem sebagai kawasan lokalisasi, sehingga tidak ada yang harus ditutup.

Namun apabila memang nantinya kawasan tersebut akan ditutup atau ditertibkan Sultan minta para penghuninya diidentifikasi dulu karena tidak semuanya melakukan kejahatan.

"Penghuni sarkem kan tidak mesti orang nakal, rumah penduduknya juga ada di tengah-tengah mereka jangan salah," ujarnya.

Pasca penutupan Lokalisasi Kalijodo di Jakarta, wacana penutupan kawasan Sarkem memang kembali menguat.

Walaupun tidak secara resmi menjadi tempat lokalisasi namun kebanyakan orang sudah memahami bahwa ada praktek prostitusi di kawasan yang berada di sebelah Malioboro tersebut. (*)