Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo

TRIBUNNEWS.COM, ACEH - Pemerintah Daerah (Pemda) Aceh tidak menerima sumbangan internasional yang terkumpul sekitar dua miliar dolar AS setelah bencana tsunami terjadi 26 Desember tahun 2004 lalu.

"Dulu dikumpulkan oleh Kepala Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) Aceh-Nias Kuntoro Mangkusubroto. Badan tersebut telah dibubarkan dan uang semua ada di Kementerian Keuangan pemerintah pusat. Kami tak menerima uang sumbangan internasional tersebut," kata Gubernur Aceh Zaini Abdullah khusus kepada Tribunnews.com, Rabu (9/3/2016).

Pemda Aceh mempercayakan kepada pemerintah pusat apabila memang mau membantu membangun pemda Aceh terutama daerah yang terkena bencana tsunami.

"Masih banyak yang harus dibangun di Aceh terutama infrastruktur seperti jalan raya, waduk, kereta api, listrik dan sebagainya. Kini apabila ada sumbangan internasional misalnya dari Jepang, langsung masuk ke Aceh dan diterima Aceh dengan tangan terbuka. Sumbangan internasional semua saat ini langsung masuk ke Aceh, mereka bantu semua pembangunan di Aceh," tambahnya.

Saat ini ada satu waduk yang sedang dibangun di Aceh dari tiga waduk besar yang direncanakan.

Demikian pula bidang kesejahteraan lain membutuhkan banyak uluran tangan dari banyak pihak seperti pembangunan rumah sakit dan sebagainya.

"Kita merencanakan membangun jalan fly-over di tengah Kota Aceh di simpang Surabaya, jembatan keruncut, terowongan, membangun sedikitnya tiga rumah sakit besar di Aceh dan semua itu menggunakan anggaran daerah (APBD), apakah nantinya akan dibantu pemerintah pusat masih belum tahu," katanya.

Banyak sekali proyek pembangunan yang harus didanai di Aceh, padahal kekuatan dana di Aceh masih tidak terlalu besar saat ini. APBD Aceh masih sekitar sebelas triliun rupiah per tahun.

Pendapatan Aceh dari minyak dan gas, serta pajak-pajak daerah, kendaraan dan sebagainya.