Laporan Wartawan Tribun Bali, I Made Ardhiangga

TRIBUNNEWS.COM, DENPASAR- ‎Podium Bali Bebas Bicara Apa Saja (PB3AS) mengulik sejumlah persoalan pagi ini, Minggu (27/3/2016).

Dalam sejumlah persoalan itu, salah satu topik menarik ialah menyangkut transmigrasi yang menjadi program Gubernur Bali, Made Mangku Pastika.

Itu menyusul seruan Anggota DPR RI Komisi VI Nyoman Dhamantra.

Mangku Pastika menyebut, bahwa dirinya lahir dari seorang anak transmigran sehingga membuat  dirinya menjadi orang yang tangguh dan berdaya saing.

Tentu saja, hingga mengulik pada prestasinya masuk dalam lingkungan Polri hingga menampuk jabatan sebagai Gubernur.

"Transmigrasi saya canangkan supaya masyarakat Bali lebih tangguh. Contohlah saya ini. Yang bisa berdaya saing," ucap Mangku dalam sesi terakhir dalam momen pertemuan warga dan pemerintah di Lapangan Renon, Denpasar Bali itu.

"Kalau masyarakat Bali lahir, hidup dan besar di Bali, maka yang terjadi mereka akan lembek. Itulah kenapa saya canangkan program itu (Transmigrasi)," imbuhnya.

Pernyataan Mangku Pastika ini menuai kecaman keras dari Nyoman Dhamantra.

Itu tak lain karena anggapan transmigrasi adalah persoalan kelembekan, merupakan salah besar.

Sebab, yang ditransmigrasikan adalah mereka yang terpinggirkan dan miskin di Bali.

Tentu saja, itu adalah persoalan yang mesti dipikirkan pemerintah. Bukan malahan, membuat satu persoalan baru dengan melakukan program Transmigrasi.

"Ya jelas saja transmigrasi itu ada untuk masyarakat miskin. Tapi, kan negara harus hadir untuk masyarakat miskin itu. Bukan malahan meminggirkan orang Bali dari tanah kelahirannya," tegasnya.

Dhamantra menyebut, jika persoalan transmigrasi itu tidak bisa hanya dipandang dari persoalan ekonomi semata.

Alasannya, Bali merupakan pulau dengan devisa cukup tinggi di Indonesia.

Namun kenyataannya, masih saja ada masyarakat yang terpinggirkan karena investasi yang besar masuk ke Bali.

"Dengan investasi yang begitu besar kenapa masyarakat di Bali masih miskin dan harus mencari nafkah ke luar Bali?. Harusnya Pemerintah menggodok ini dan memberi solusi (bukan transmigrasi)," ungkapnya.

Daya saing itu juga harus diciptakan pemerintah untuk mengeluarkan masyarakat dari Bali.

Apalagi, sudah terbukti, jika tidak ada investasi masuk ke Bali, kemudian membawa kesejahteraan bagi masyarakat kecil. Contohnya adalah masyarakat Nusa Penida, baru-baru ini.

"Apalagi jika reklamasi itu terjadi, masyarakat Bali akan terpinggirkan. Sebab, belum ada bukti investasi hingga saat ini pro terhadap rakyat. Karena besarnya investasi di Bali, besar pula transmigrasi di Bali," tukasnya.