TRIBUNNEWS.COM, JAYAPURA - Enam pejabat di Papua kabur meninggalkan ruang pemeriksaan, saat Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Papua melakukan tes urine terhadap 124 pejabat.

Hal itu diketahui saat pihak BNNP membeberkan daftar kepala daerah yang berani mengikuti tes urine, Kamis (31/3/2016) kemarin.

Pemeriksaan urine di Aula Sasana Krida, Kantor Gubernur Papua berlangsung sekitar pukul 10.00 WIT sela-sela kegiatan Rapat Kerja Daerah seluruh pejabat dari 29 kabupaten kota di Papua yang berlangsung dari tanggal 29 Maret 2016.

Gubernur Papua Lukas Enembe bersama Sekretaris Daerah Heri Dosinaen turut mengikuti pemeriksaan urine.

Total sebanyak 124 pejabat yang mengikuti pemeriksaan urine, hanya 118 yang memberikan sampel urine ke petugas BNN.

Enam pejabat lainnya tercatat kabur meninggalkan ruangan pemeriksaan.

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNNP) Papua, Kombes Pol Jackson Arisano Lapalonga mengatakan, 14 kepala daerah yang mengikuti pemeriksaan urine berasal dari daerah Merauke, Tolikara, Kepulauan Yapen, Kota Jayapura, Waropen, Biak Numfor, Nduga, Puncak Jaya, Pegunungan Bintang, Yalimo, Mamberamo Tengah, Lanny Jaya, Asmat, dan Puncak.

"Dari 29 kabupaten kota di Papua, hanya 14 kepala daerah yang mengikuti tes urine. Masyarakat bisa menyimpulkan sendiri kepala daerah yang tak mengikuti tes urine berdasarkan data ini," kata Jackson di Jayapura pada Sabtu (2/4/2016).

Dia pun menyayangkan ketidakhadiran belasan kepala daerah dalam pemeriksaan urine.

“Kegiatan ini telah disampaikan ke Gubernur dalam Rakerda. Beliau sangat antusias dengan pelaksanaan tes urine. Akan tetapi, masih ada belasan kepala daerah yang tak hadir dalam tes urine,” kata Jackson.

Jackson menambahkan, seharusnya belasan kepala daerah tersebut mengikuti seruan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan bahwa pejabat publik jangan takut menghadapi tes urine dalam kunjungannya ke Jayapura pada Selasa kemarin.

“Saya telah menyerahkan seluruh daftar nama 15 kepala daerah ke gubernur. Beliau yang akan menindaklanjuti hasil temuan kami,” ujarnya.

Kepala Biro Pemerintahan Pemprov Papua Sendius Wonda ketika dikonfirmasi mengaku telah mengetaui informasi tersebut.

Namun, lanjut Sendiu, pihaknya tak dapat mengambil tindakan sebab keikutsertaan dalam pemeriksaan urine merupakan hak pribadi kepala daerah yang bersangkutan.

“Kemungkinan mereka capek karena telah mengikuti Rakerda selama tiga hari terakhir,” tutur Sendius.(Kompas.com/Fabio Maria Lopes Costa)