TRIBUNNEWS.COM, LOMBOK - Ketua MPR Zulkifli Hasan menghadiri tabligh akbar dan ceramah Empat Pilar Kebangsaan dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-58 Kabupaten Lombok Barat di Bancinggah Agung, Kantor Pemerintahan Kabupaten Lombok Barat, NTB, Rabu (13/4/2016).

Acara yang dihadiri seribu lebih masyarakat Lombok Barat ini diikuti Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siradj, dan Bupati Lombok Barat, Fauzan, anggota DPR Syafruddin dan Ali Taher, serta ratusan ulama dan tuan guru.

Dalam ceramah Empat Pilar Kebangsaan, Zulkifli menjelaskan masing-masing tentang Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ketika menyinggung UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Zulkifli menyebutkan bahwa inti dari undang-undang bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat.

"Kita sudah memilih demokrasi. Rakyatlah yang berdaulat. Rakyat memilih presiden, gubernur, bupati dan walikota," kata Zulkifli.

Ketika seorang presiden, gubernur, bupati atau wal ikota sudah terpilih maka rakyat telah menyerahkan kedaulatannya kepada pemimpin.

"Karena yang berdaulat rakyat, maka tugas mereka yang mendapatkan daulat dari rakyat adalah melayani rakyat dan melayani negara agar negara lebih baik, maju, dan sejahtera sehingga tercapai sila kelima Pancasila," kata Zulkifli seraya menambahkan, masih banyak penyelenggara negara, anggota dewan yang tidak tahu tugasnya.

"Akibatnya ada anggota DPR yang tertangkap KPK. Ada bupati yang terjerat narkoba. Bupati Subang tertangkap KPK," kata dia mencontohkan.

Menurut Zulkifli, penyelewengan terjadi karena disorientasi penyelenggara negara dan anggota dewan yang tidak mengetahui tugasnya.

"Ini karena disorientasi tidak mengetahui tugasnya. Kalau ingin cari proyek jangan jadi anggota dewan, jangan jadi bupati. Tapi, jadilah pengusaha. Sudah ada tempatnya," tambah dia.

Dalam acara ini, Ketua MPR Zulkifli Hasan didampingi Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj, Bupati Lombok Barat Fauzan meresmikan pencanangan Gerakan Jam Wajib Belajar dan Mengaji Masyaraat Lombok Barat.