TRIBUNNEWS.COM, KENDAL- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Marwan Jafar mengatakan, pesantren adalah bagian integral Bangsa Indonesia dalam memperjuangkan, mendirikan dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Maka, penetapan Hari Santri Nasional adalahpengakuan sekaligus penghargaan terhadap eksistensi, loyalitas, konsistensi, perjuangan," katanya.

"Dan pengabdian kalangan Pesantren dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara selama ini," ujarnya saat menghadiri Haflah Akhirussanah Pondok Pesantren AlFadllu Wal Fadlilah Kendal, Kamis (19/5/2016), malam.

Sebagai Menteri yang memiliki kaitan erat dengan pesantren ini, Menteri Marwan juga mengucapkan terimakasih kepada Presiden RI, Joko Widodo yang telah menetapkan hari santri nasional.

"Sebagai rasa syukur, marilah kita wujudkan dalam bentuk dukungan dan sokongan kita terhadap Pemerintahan Jokowi-JK dalam mensukseskan pembangunan nasional,mewujudkan kedamaian, kemajuan, kemakmuran dan kesejahteraan lahir batin bagi rakyat Indonesia,” ujarnya.

Terkait hal tersebut Menteri Marwan mengatakan, salah satu dimensi pembangunan nasional yang harus disukseskan saat ini ada pada pembangunan desa-desa.

Ia mengajak warga Nahdlatul Ulama dan pondok pesantren, untuk turut membantu mewujudkan nawacita ke tiga Presiden Joko Widodo yakni membangun Indonesia dari pinggiran.

"Bagi kita warga NU dan pondok pesantren, Pembangunan Desa memiliki makna yang cukup istimewa karena Desa adalah tempat tinggal bagi sebagian besar warga NU dan pondok pesantren," tuturnya.

"Ber-ma’isyah sebagai petani, nelayan, pedagang sambil menjadi kyai, muballigh atau guru ngaji di masjid atau musholla kampung," ujar Menteri Marwan.

Menurutnya, dengan partisipasi aktif dalam membangun desa, maka peluang warga NU dan pondok pesantren untuk meraih kemajuan dan meningkatkan kesejahteraan akan dapat terwujud dengan baik.

Komitmen Presiden Jokowi terhadap kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Desa, yang diwujudkan melalui Dana Desa yang terus dinaikkan jumlahnya setiap tahun.

Jika pada tahun 2015 lalu Dana Desa berjumlah Rp 20,7 triliun, katanya lagi, maka tahun 2016 ini Dana Desa naik duakali lipat lebih menjadi Rp 46,98 tiliun.

Ditambah Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Daerah, maka tahun ini rata-rata setiap desa akan mengelola dana tidak kurang dari Rp 1 Milyar.

Menteri Marwan juga mengatakan, dengan jumlah Dana Desa yang semakin besar tersebut, diharapkan dapat memberikan dampak dan manfaat yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat, terutama desa.

"Kita harapkan makin banyak jalan desa, embung, irigasi, jalan usaha tani, atau usaha masyarakat desa yang bisa dibiayai dari dana desa, sehingga Desa akan lebih cepat maju dan masyarakat makin banyak yang sejahtera," ujarnya.

Ia kemudian mengajak warga NU dan Pondok Pesantren untuk turut mengawasi dana desa di desanya masing-masing. Jika terindikasi terdapat penyimpangan, agar dapat dicatat dan segera dilaporkan kepada pihak yang terkait.

"Semua harus mengetahui berapa besar Dana Desa yang dikelola Desa nya, untuk apa saja penggunaannya, bagaimana pelaksanaannya, danbagaimana laporannya," ujar Menteri Marwan.

"Jika warga NU dan pondok pesantren bersama seluruh elemen masyarakat desa lainnya bisa berperan aktif seperti ini, maka saya haqqul yaqin Dana Desa dalam waktu singkat akansangat terasa manfaatnya," ia menegaskan kambali.