TRIBUNNEWS.COM, SAMARINDA -- Sekretaris Satgas Penutupan Lokalisasi Rusmalia Idrus mengatakan, Mensos dijadwalkan hadir di sana. Selain penutupan, Mensos juga akan sosialisasi Perppu 1 tahun 2016. Kapolda, Kajati, dan Kemenkumham juga akan memberikan pengarahan.

Dijelaskan, seluruh PSK akan mendapatkan dana modal untuk mengembangkan industri kreatif seusai penutupan lokalisasi. Mereka akan mendapatkan dana Rp 3 juta, dan itu digunakan sebagai modal ekonomi produktif.

Salah satu solusi yang diinginkan Gubernur Awang adalah membuka pelatihan bagi PSK di Balai Latihan Kerja Indonesia (BLKI) Kaltim.

Ia berharap nantinya PSK pelan‑pelan beralih profesi menjadi lebih baik dan sejahtera.

Solusi lainnya dipulangkan ke daerah asal yang akan dibiayai negara. Mereka juga diberi jaminan hidup dan lapangan kerja.

Mereka juga bisa ikut pelatihan‑pelatihan di BLKI, sehingga mereka itu bisa tersalur dengan baik. Awang mengajak keterlibatan DPRD dan media mengawal penutupan lokalisasi serentak.

Ia juga meminta keterlibatan masyarakat mengantisipasi perilaku pria hidung belang, yang menurutnya sebagai biang kerok masalah prostitusi.

"Sebenarnya menurut penelitian, yang salah ya laki‑laki. Kalau laki‑laki hidung belang nggak ada, gak mungkin ada prostitusi. Mari bersama kita tidak larut di dalam penyakit masyarakat ini," ungkapnya Senin (30/5/2016).

Tercatat ada 22 lokalisasi tersebar di hampir seluruh wilayah Kaltim. Ia menilai kondisi tersebut tak lepas dari pengaruh perkembangan ekonomi yang pesat. Rusmalia berharap dukungan masyarakat untuk terlibat menjaga Kaltim dari sarang prostitusi.

"Hasil penelitian tim, lokalisasi tumbuh subur itu karena ada semacam legalitas yang diberikan pemerintah kabupaten/kota. Bahkan kami sempat lihat ada bordil yang bersertifikat. Padahal provinsi tidak pernah mengeluarkan itu. Kami mohon keterlibatan semua elemen masyarakat untuk terciptanya Indonesia bersih dari prostitusi," ungkapnya.(dmz/cde/m19)