TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Kericuhan terjadi di Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas II Gorontalo.

Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaedi Mahesa melihat adanya persoalan dalam lapas.

"Persoalan hari ini adalah yang paling vital menurut saya masalah sipir atau petugas itu sendiri. Over capacity ini sendiri adalah manfaat tambahan bagi sipir," kata Desmond ketika dikonfirmasi wartawan, Rabu (1/6/2016).

Desmond menyimpulkan hal itu setelah melakukan kunjungan kerja di daerah. Hasilnya terjadi jual beli lapak untuk tidur.

Lapas akhirnya menjadi tempat perdagangan.

"Disitu juga bukan menjadi lapak perdagangan untuk tidur, tapi beredar juga bandar lain seperti narkoba dan segala macam," kata Politikus Gerindra itu.

Mengenai adanya senjata yang masuk kedalam lapas, Desmond menilai hal itu terkait dengan pengawasan. Ia menilai 'over capacity' Lapas karena ekses proses hukum yang tidak terkoordinasi dengan baik.

"Menurut kami over capacity bukan sesuatu hal yang baru. Dari periode sebelum SBY sudah terjadi, pas SBY tambah parah. Sekarang makin parah lagi. Berarti ada suatu perencanaan di Menkumham tidak baik, walaupun setiap tahun anggaran minta tambah," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Polri mempertanyakan adanya bom molotov di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Gorontalo, Rabu (1/6/2016) dini hari.

Akibat peristiwa itu, satu anggota Polri yakni Bripda Muhammad Kurniawan mengalami luka tusuk yang cukup serius dan kini mendapatkan perawatan intensif.

Saat kerusuhan, polisi yang hendak menangkap pelaku justru diserang oleh para narapidana yang membalas dengan lemparan batu dan bom molotov.