TRIBUNNEWS.COM, SEMARANG - Bupati Batang Yoyok Riyo Sudibyo mengatakan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Batang bisa meningkat 300 persen lebih karena tidak lepas dari partisipasi rakyat sebagai motor terdepan dalam embangunan.

"Sejauh ini, sampai tahun keempat saya menjabat, Batang menjadi terkenal. Ini karena saya menempatkan rakyat sebagai motor terdepan pembangunan," kata Yoyok pada seminar nasional "Problematika Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah", yang digelar oleh Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang (Unnes) bekerjasama dengan Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik (FDASP) dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Kapd, di Semarang, Kamis (2/6/2016).

Yoyok mengungkapkan, Batang dengan potensi sumber daya alam yang lengkap, antara lain wilayah pesisir, pertanian sawah dan dataran tinggi yang cocok untuk perkebunan keras seperti kopi, teh, durian harus bisa meningkatkan PAD- nya.

APBD Batang hampir sama dengan kabupaten lainnya, sekitar Rp 1,67 triliun. Dengan dana yang tidak banyak inilah yang harus dijaga sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat.

"Bayangkan, jika duit yang pas-pasan ini dikorupsi, pasti tidak ada yang tersisa untuk pembangunan," kata Yoyok.

Untuk melawan korupsi di Batang, Yoyok memaknai transparansi sebagai salah satu bentuk pembagian kekuasaan antara elite birokrasi dengan rakyatnya.

Dengan adanya transparansi, masyarakat akan memiliki akses yang besar terhadap kebijakan yang dilakukan elite. Lewat transparansi, kedudukan masyarakat menjadi setara dan berdaya di mata elit birokrasi. Ini adalah salah satu dari proses demokrasi.

"Transparansi harus menjadi tradisi di birokrasi dan masyarakat. Hanya dengan transparansi masyarakat bisa memahami apa yang dikerjakan oleh pemerintahnya. Inovasi tanpa transparansi sama saja dengan mendirikan gedung di atas pasir," tegas peraih Bung Hatta Anti Corruption Award itu.

Yoyok pun berobsesi menjadikan Batang layak menjadi kabupaten istimewa. Tiga hal yang membuat Batang istimewa. Pertama, Yoyok percaya Batang bisa jadi kebanggaan Indonesia, bekerja untuk bangsa. Kedua, birokrasi yang serius bekerja untuk kesejahteraan rakyat.

"Ketiga, rakyat yang aktif berpartisipasi dan mengawasi. Istilahnya kolaborasi transparansi," ujarnya.

Sementara, Ketua Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik (FDASP) Dr Indrawati Yuhertiana, mengatakan seminar nasional adalah rangkaian kegiatan Temu Dosen Akuntansi Sektor Publik.

Acara yang ke-10 kali ini digelar oleh Universitas Negeri Semarang (Unnes) bekerjasama dengan FDASP dan IAI Kapd.

"Pertemuan ke-10 ini, telah banyak hasil karya dari FDASP yang dihasilkan. Antara lain penyusunan buku bersama, review Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), dan pemberian jasa konsultasi kepada pemerintah daerah dan perguruan tinggi," katanya.

Indrawati mengatakan kegiatan Temu Dosen Akuntansi Sektor Publik diikuti sekitar 200 peserta yang berasal dari 71 universitas dari seluruh Indonesia, dan juga dari para praktisi dari pemerintah daerah.

Selain itu, kegiatan ini juga menyelenggarakan Call for Paper dengan mempresentasikan 31 artikel terpilih hasil penelitian dalam bidang akuntansi sektor publik.