TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Bupati Rokan Hulu, Suparman, terkait suap pembahasan RAPBD P TA 2014 dan atau RAPBD TA 2015 Provinsi Riau.

Penahanan tersebut dilakukan usai Suparman menjalani pemeriksaannya.

"Guna kepentingan penyidikan penyidik menahan yang bersangkutan untuk 20 hari pertama," kata Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati, Jakarta, Selasa (7/6/2016).

Suparman sendiri tidak berkomentar banyak ketika digelandang ke mobil tahanan.

Dia mengatakan siap menerima hukuman apabila dirinya memang bersalah.

"Saya tidak mau cari kambing hitam. Yang penting saya hadapi sportif saja. Kalau saya salah ya tentu ada hukumannya," kata Suparman sesaat sebelum masuk ke mobil tahanan.

Suparman mengaku tidak akan mengambil langkah hukum terkait penahanannya itu. Namun, dia tidak mengaku secara jelas mengenai keterlibatannya dalam suap tersebut.

"Saya terima hukuman saja," tukas Suparman yang ditahan di Rutan Pomdam Jaya Guntur.

Pada kasus tersebut, KPK juga menetapkan Ketua DPRD Riau 2009-2014 Johar Firdaus sebagai tersangka suap pembahasan RAPBD P TA 2014 dan atau RAPBD TA 2015 Provinsi Riau.

Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha, mengatakan Johan dan Suparman menerima uang ratusan juta terkait pembahasan RAPBD tersebut.

"Sangkaan bersama-sama maka sama dengan yang diterima AKK (Ahmad Kir Jauhari) sekitar Rp 800-900 juta," ungkap Priharsa, awal April lalu.

Menurut Priharsa, penetapan keduanya sebagai tersangka adalah pengembangan kasus yang menjerat tersangka bekas Gubernur Riau Annas Mamun.

Kepada keduanya disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi  jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.