Laporan Wartawan Tribun Lampung, Wakos Gautama

TRIBUNNEWS.COM, LAMPUNG - Gubernur Lampung, M Ridho Ficardo, mengakui pemerintah tidak memiliki data pasti mengenai jumlah kendaraan bermotor.

Saat ini pemerintah hanya memiliki data perkiraan. Data yang dimiliki pemerintah daerah berbeda dengan data yang dipegang kepolisian.

Ridho berharap ada kerjasama antara pemerintah daerah dengan kepolisian untuk mengintegrasikan data jumlah kendaraan bermotor.

"Adanya dua loket di pelayanan Samsat ini adalah langkah awal untuk integrasi data jumlah kendaraan," ujar Ridho saat peresmian dua loket di Samsat Rajabasa, Lampung, Senin (27/6/2016).

Ridho juga meminta bantuan Pemerintah Kabupaten atau Kota untuk mendata jumlah kendaraan karena mereka punya aparat sampai tingkat kelurahan dan desa.

"Kita ajak pemerintah kabupaten atau kota untuk mendata kendaraan sehingga bisa diketahui mana yang belum bayar pajak," ucap dia.

Keterlibatan pemerintah kabupaten atau kota sangat penting terkait dana bagi hasil. Pendapatan dari pajak kendaraan bermotor ada alokasi untuk dana bagi hasil ke pemerintah kabupaten atau kota.

"Sekarang ini pemerintah provinsi masih utang dana bagi hasil ke pemerintah kabupaten atau kota. Maka perlu ada kerjasama dengan pemerintah kabupaten atau kota agar pajak kendaraan bisa maksimal sehingga bisa membayar dana bagi hasil," jelas Ridho.