Laporan Wartawan Tribun Jabar Teuku Muh Guci S

TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Kodam III/Siliwangi akan menertibkan 39 bangunan rumah di Komplek Perumahan Angkatan Darat (KPAD) Gegerkalong.

Sebab rumah tersebut tak lagi dihuni pihak yang berhak mendiami rumah dinas milik TNI AD.

Sekedar informasi, lokasi bangunan rumah itu berada di kawasan strategis. Lokasinya tak jauh dari kampus Universitas Pendidikan Indonesia.

Aksesnya pun tak jauh dari Jalan Raya Setiabudhi. Beberapa sekolah pun berada dalam satu kawasan KPAD Gegerkalong.

Namun hingga kini belum diketahui kapan Kodam III/Siliwangi menertibkan bangunan itu.

Penertiban pun disebut-sebut akan dilakukan secara spontan tanpa ada pemberitahuan untuk menghindari betrokan.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil, mengatakan, pemerintah Kota Bandung tak bisa berbuat banyak.

Sebab hal tersebu, kata dia, melibatkan dua pihak yang berperkaran hukum sehingga harus diselesaikan pula secara hukum.

"Saya sendiri sudah buka komunikasi tapi karena itu kan sifatnya antarpihak yang berperkara hukum. saya tidak bisa melakukan upaya perdamaian," kata Emil di SMA Negeri 8, Jalan Solontongan, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung,Selasa (19/7/2016).

Kendati begitu, Emil menyoroti keberadaan sekolah yang ada di lingkungan KPAD.

Ia sendiri telah memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung untuk meliburkan kegiatan belajar mengajar di beberapa sekolah yang ada di lingkungan KPAD Gegerkalong.

"Saya memastikan urusan sekolah di lingkungan KPAD bisa menyesuaikan. Kami liburkan tiga hari agar anak-anak tidak melihat kekerasan atau hal negatif ketika penertiban," kata Emil.

Kodam III/Siliwangi akan melakukan penertiban terhadap sejumlah bangunan rumah di kawasan Komplek Perumahan Angkatan Darat (KPAD) Gegerkalong, Kelurahan Gegerkalong, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung.

Setidaknya 39 bangunan rumah di kawasan KPAD Gegerkalong yang akan ditertibkan Kodam III/Siliwangi lantaran dihuni pihak-pihak yang tak berhak.

Kasdam III/Siliwangi Brigjen TNI Wuryanto, mengatakan, perlahan tapi pasti sejumlah penghuni bangunan pun mulai berubah pikiran.

Sejumlah oknum warga yang kekeh mempertahankan mulai menyadari jika langkah yang mereka lakukan salah.

"Masalah puas tidak puas pasti ada tapi yakini kami TNI AD dan kodam dalam mengambil langkah itu mengedepankan fakta hukum. Bangunan dan seluruh komplek KPAD Gegerkalong sah milik negara cq kodam," kata Wuryanto kepada wartawan di Markas Kodam III/Siliwangi, Jalan Lombok, Kota Bandung, Senin (18/7/2016).

Wuryanto menambahkan, pihaknya dalam melaksanakan penertiban pun sudah melalui prosedur.

Pertama-tama pihaknya melakukan sosialiasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Setelah itu, kata dia, pihaknya mulai memberikan peringatan.

"Di sela itu kami adakan dialog kepada tokoh yang mewakili dan mampu mengerti," kata Wuryanto.

Ditanya kapan akan melakukan penertiban, Wuryanto enggan membeberkannya. Pihaknya masih membuka pintu kepada penghuni 39 untuk melaporkan diri untuk pindah.

Ia pun berjanji memberikan kesempatan kepada penghuni bangunan yang akan ditertibkan jika belum pindah ketika penertiban sudah dilakukan.

"Penertiban kami kedepankan aspek kemanusian. Kami akan berupaya semaksimal mungkin dan saya ingin pnertiban ini tidak ada satupun yang terzalimi. Untuk waktu saya yang tahu, bisa saja serangan fajar atau tengah malam untuk menghindari bentrokan," ujar Wuryanto.

Wuryanto mengaku pihaknya juga akan melibatkan aparat kepolisian dalam penertiban nanti.

Pihaknya tak ingin ada oknum yang tak bertanggungjawab melakkukan tindak pidana. Ia meyakini jika oknum yang melakukan perlawanan melibatkan pihak luar.

"Saya mengidentifikasi, orang yang jaga bukan orang gerlong. IItu yang nanti pihak kepolisian untuk menindaklanjuti," kata Wuryanto. (cis)