Laporan Wartawan Tribun Bali,  I Made Ardhiangga

TRIBUNNEWS.COM, DENPASAR-  Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB) yang diusung oleh Partai PDI Perjuangan mulai diterapkan di Bali.

Program ini berorientasi menumbuhkan keunggulan di setiap daerah di Pulau Seribu Pura.

Hal ini disampaikan dalam Forum Diskusi Peduli Bali (FDPB) di Warung Kubu Kopi Jalan Hayam Wuruk Denpasar Bali, Sabtu (23/7/2016) sore.

Setiap daerah sudah dipetakan untuk menggali potensi keunggulannya, misalnya di Bangli akan ada sinergi dan integrasi petani di Ceruk dan juga membuat terminal Agro di Denpasar.

PPNSB bentukan PDI Perjuangan sendiri merupakan upaya untuk mengatasi adanya perekonomian yang dikuasai oleh segelintir orang.

Dengan demikian, persoalan yang merujuk pada kapitalisme dan imperialisme itu segera diatasi.

Petani atau peternak tidak akan kesulitan lagi mendistribusikan hasil usahanya.

Yoyok salah satu peserta diskusi menyatakan, apabila PPNSB memang mesti membahas soal ekonomi politik itu sendiri.

"Setiap daerah memiliki kecenderungan pembangunan ekonomi berbeda. Contohnya saja, jika di Tabanan lebih menonjol para petaninya sedangkan di Badung ialah buruh. Lantas itulah yang mesti diterapkan dalam program PPNSB," kaya Yoyok.

Ketua Dewan Perancang PPNSB Bali, Alit Kelakan menyatakan, PPNSB itu merupakan program yang dibahas melalui kongres, yang mengevaluasi program kerja yang intinya melawan imperialisme dan kapitalisme.

Setelahnya, dengan PDI Perjuangan yang memiliki 7 Kepala Daerah di Bali maka melakukan zonasi area berupa pemetaan di setiap Kabupaten untuk menonjolkan keunggulannya.

Sepertinya halnya baru mulai dilakukan ialah melakukan sinergi dan terintegrasi untuk petani ceruk Bangli, kemudian, akan ada pembangunan terminal Agro di Denpasar.

Kemudian di Bangli juga akan menjadikan daerah pelajar (IHDN, misalnya) kemudian pembangunan pabrik obat herbal.

Tabanan membuat keunggulan pertanian dan akan disupport oleh Badung. Dan tidak hanya pertanian tapi juga mengenai peternakan yang terintegrasi.

"Dasar melakukan PPNSB melalui daerah atau kabupaten itu dikarenakan Desentralisasi otonomi kini berada di tingkat dua (Kabupaten). Sehingga, menjawab pertanyaan apabila kader atau pemimpin Provinsi bukan dari PDI Perjuangan, masih akan bisa berjalan," ucapnya, Sabtu (23/7/2016).

Alit menjelaskan, yang menjadi tugas ialah bagaimana struktur RPJMD itu terintegrasi menjadi satu kesatuan.

Sebab, banyak diketahui apabila harga ikan, misalnya saja, antara ikan Lele dan Mujair dari luar Bali (Banyuwangi) dengan mujair dan lele di Bali cukup besar perbedaan harganya dan Bali lebih mahal.

Faktor itu diketahui adalah akibat tidak adanya pabrik pakan di Bali sehingga, pengeluaran itu bertambah besar karena biaya transport dan pakan sendiri dan biaya lain dan sebagainya.

"Nantinya, kami akan membantu bibit dan menciptakan Pabrik pakan di Kabupaten-kabupaten," katanya.

Jika spirit PPNSB ini adalah merespon situasi yang berkembang. Sehingga, jangka pendeknya adalah membuat pasar. Dengan menandatangani MoU dengan pihak Hotel dan Restoran.

"Jadi PPNSB ialah alat ukur supaya ekonomi itu tidak dikuasai oleh segelintir orang. Dan jika memang berjalan, lalu masih ada rakyat kecil yang miskin di Bangli nantinya, maka tidak menjalankan PPNSB," tegasnya.

Senada dengan Alit, Arief Wibowo anggota Komisi II dari Fraksi PDI Perjuangan mengamini perjuangan partainya dalam pemabgunan ekonomi di Bali.

Bali yang menjadi Pilot Project PPNSB itu lebih menyangkut soal politik anggaran yang berorientasi melakukan perubahan dan gotong royong atau mengikuti kebijakan tentang otonomi daerah.

Dia mencontohkan, dalam PPNSB sendiri ialah menggali potensi di setiap daerah untuk membangun model pembangunan yang lebih terkontrol.

Arief mencontohkan, apabila sah-sah saja, misalnya Kabupaten A membuat pabrik es dan diikuti kabupaten B, C atau D.

Akan tetapi, model pembagunan seperti itu tidak berdampak efektif dalam pembugunan daerah itu sendiri sehingga  PPNSB merupakan syarat objektif secara politik.

Kini pun, kader dipaksa oleh komando di atas untuk melakukan pola pembangunan dengan gaya PPNSB.

"Dan saat ini memang daya dukung anggaran yang dimiliki lebih terarah di Bali. Kebutuhan realistis yang digali," ujarnya. (ang)